Warga RW 03 Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, memilih bertahan di tengah permukiman padat dan pengap demi menekan biaya hidup harian. Fenomena ini terungkap pada Kamis (7/5/2026) saat warga mengaku lebih nyaman tinggal di bangunan milik sendiri meski kondisi lingkungan tidak layak huni.
Kondisi ekonomi yang sulit menjadi alasan utama masyarakat di kawasan tersebut tetap mendiami gang-gang sempit yang minim cahaya matahari. Berdasarkan laporan dari Megapolitan, kepadatan bangunan di lokasi ini bahkan memaksa lampu terus menyala selama 24 jam penuh di dalam lorong pemukiman.
Fina, salah satu warga yang telah menetap selama 25 tahun, menyatakan rasa syukurnya masih memiliki tempat tinggal pribadi di tengah himpitan ekonomi Jakarta. Ia mengakui keterbatasan finansial membuatnya harus berdamai dengan kondisi lingkungan yang kumuh.
"Namanya kita memang mampunya tinggal di sini kan karena dorongan ekonomi. Syukur-syukur masih bisa punya tempat tinggal yang punya sendirilah gitu ibaratnya. Nggak repot mengontrak ke mana-mana mahal," ucap Fina saat ditemui Kompas.com, Kamis.
Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai penjual es ini menyadari bahwa tempat tinggalnya tidak ideal bagi kesehatan keluarga. Keadaan rumah dua lantai miliknya membuat akses sinar matahari tertutup sepenuhnya oleh atap bangunan tetangga.
"Kita pasti ngerasa kayak misalnya, 'Ini kok gini banget ya tinggal di Jakarta?' gitu. Sulit, kumuh, padat gitu. Cuman ya mau gimana lagi," ungkapnya.
Fina menambahkan bahwa untuk sekadar menjemur pakaian, ia harus berjalan cukup jauh menuju area yang masih terjangkau sinar matahari. Ia merasa bimbang untuk menilai kelayakan rumahnya sendiri karena situasi yang sangat tertutup.
"Memprihatinkan ya, kalau dibilang memprihatinkan, ya ini juga rumah saya. Tapi dibilang layak juga nggak tahu ya. Karena namanya kita di tempat yang tertutup kayak gini, matahari juga nggak masuk ke sini kan, ketutupan," tutur Fina.
Senada dengan Fina, Mak Junaiyah yang merupakan warga senior di Tambora menceritakan perubahan wilayah tersebut dalam kurun waktu setengah abad. Ia menjadi saksi bagaimana lahan di kawasannya terus menyusut akibat ledakan populasi.
"Dari anak saya yang pertama udah tinggal di sini, 50 tahun ada kali, rumah saya sampai sudah dua kali kena kebakaran. 1998 sama 2016 kemarin. Dulu mah enggak sepadat ini," ucap Mak Junaiyah.
Lansia berusia 70 tahun ini tidak terlalu mempermasalahkan status wilayahnya yang dilabeli sebagai kawasan kumuh oleh pemerintah daerah. Baginya, rasa tenang muncul karena ia tidak perlu lagi memikirkan uang kontrakan setiap bulan.
"Enggak tahu ya kalau saya, katanya kumuh apa gimana mah enggak tahu, saya enggak paham, tapi pokoknya mah saya tinggal di sini aja, berasa dibikin nyaman aja, karena dari dulu rumahnya di sini," kata dia.
Ia menegaskan akan tetap tinggal di sana meski anak-anaknya yang lain telah pindah ke lokasi yang berbeda. Faktor biaya hidup yang tinggi di Jakarta membuatnya sulit untuk berpindah tempat.
"Kalau merasa kumuh sih kita namanya keadaannya begini dari dulunya ya. Alhamdulillah gitu. Namanya rumahnya udah di sini, kalau pindah mau ke mana, mahal semua di Jakarta mah sekarang," ungkapnya.
Mengenai wacana relokasi ke rumah susun, Mak Junaiyah mengaku akan mengikuti kesepakatan bersama warga lainnya. Ia merasa sudah terbiasa dengan keterbatasan ruang yang ada sekarang.
"Ya kalau saya mah dibawa nyaman aja, namanya tempat sendiri begini adanya, seadanya aja," tambahnya.
Ketua RW 03 Jembatan Besi, Didi Mawardi, mencatat sebanyak 872 Kepala Keluarga menghuni kawasan tersebut dengan kondisi ruang yang sangat terbatas. Akibatnya, warga harus berbagi tempat tidur secara bergantian dalam satu rumah petak.
"Tidur pun mereka kadang suka shift-shiftan (bergantian). Ya itulah memang kondisi riil, kita juga tidak bisa menutup-nutupi," jelas Didi.
Camat Tambora, Pangestu Aji, mengonfirmasi bahwa mayoritas kelurahan di wilayahnya masuk dalam kategori RW kumuh menurut regulasi terbaru. Ia menyoroti masalah sanitasi dan kebiasaan warga yang sulit diubah karena tekanan ekonomi.
"Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, and tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift, gantian-gantian. Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok dan depannya tuh agak susah," jelas Pangestu.
Pangestu menekankan pentingnya pendampingan ekonomi dibandingkan penggusuran paksa untuk merubah pola pikir warga terkait hunian sehat. Menurutnya, peningkatan taraf hidup otomatis akan memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.
"Gimana tuh caranya yang sudah ada walaupun belum benar supaya jadi benar? Ya pendampingan, pembinaan, iringin. Insyaallah kalau semua taraf ekonominya mereka akan naik, itu pasti pemikirannya juga naik, mindset-nya juga udah berubah," ujar Pangestu.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan akan memprioritaskan penataan di Tambora meskipun data BPS menunjukkan penurunan jumlah RW kumuh di Jakarta menjadi 211 pada tahun 2026. Ia berkomitmen untuk turun langsung meninjau lokasi-lokasi krusial tersebut.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267. Memang beberapa itu di Barat terutama misalnya di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).
