Kebijakan WFH ASN Jakarta Kurangi Volume Lalu Lintas Hanya 0,09 Persen

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat volume lalu lintas di sejumlah ruas utama ibu kota mengalami penurunan tipis sebesar 0,09 persen selama pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.

Data sensor traffic counting menunjukkan penurunan tersebut belum signifikan mengubah kondisi kemacetan Jakarta, terutama di koridor pusat aktivitas ekonomi seperti Jalan Jenderal Sudirman-Karet pada Senin (11/5/2026). Dilansir dari Megapolitan, pergerakan kendaraan roda empat justru meningkat di tengah kebijakan tersebut.

Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan (PusdatinHub) Dishub DKI Jakarta, Listiyaning Handayani, memberikan rincian data volume kendaraan pada jam sibuk hari kerja (Senin-Kamis) yang mencapai 38.611 unit di koridor Sudirman-Karet. Angka ini hanya berkurang sedikit saat kebijakan WFH diberlakukan.

“Sementara pada Jumat saat WFH ASN diberlakukan, angkanya tercatat 38.577 kendaraan atau turun tipis 0,09 persen,” tutur Listiyaning dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (11/5/2026).

Listiyaning juga menyoroti bahwa pola jam puncak kemacetan di pagi hari tidak mengalami pergeseran meski sebagian ASN bekerja dari rumah.

“Dari data sensor traffic counting, tidak terdapat pergeseran puncak kemacetan (peak hour) antara hari kerja (Senin sampai Kamis) dengan hari Jumat pelaksanaan WFH, yaitu pada jam 7 hingga 9 pagi,” ujar Listiyaning.

Dishub DKI Jakarta turut memantau potensi terjadinya fenomena paradoks kemacetan atau induced demand di koridor utama yang telah didata.

“Berdasarkan hasil traffic counting pada koridor Sudirman-Karet, Rasuna Said, dan Thamrin, belum teridentifikasi indikasi kuat terjadinya fenomena paradoks kemacetan (induced demand),” kata Listiyaning.

Sopir bus TransJakarta merasakan adanya perubahan ritme kepadatan lalu lintas di lapangan sejak kebijakan ini berjalan setiap pekan. Arif, seorang pengemudi rute Balai Kota–Jalan Merdeka Selatan, membandingkan situasi saat ini dengan kondisi sebelum kebijakan WFH diterapkan.

“Kalau dulu itu Jumat pagi, sekitar jam 6 sampai 9, itu padat banget. Kadang di sekitar Balai Kota sampai Merdeka Selatan bisa tersendat,” ujar Arif.

Meski terasa lebih ringan di titik tertentu, Arif menegaskan bahwa kepadatan kendaraan di jalur yang ia lalui tidak hilang secara total.

“Sekarang Jumat lebih longgar dibanding dulu. Enggak sepadat yang sampai antre panjang,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa distribusi kepadatan kendaraan kini terasa lebih merata di jalanan.

“Masih ada padatnya, tapi enggak numpuk di satu waktu seperti dulu. Lebih menyebar,” ujarnya.

Pengemudi ojek online juga memberikan kesaksian mengenai waktu tempuh yang menjadi lebih singkat saat melintasi kawasan pusat kota pada Jumat pagi. Dedi, pengemudi ojol di Menteng, menceritakan pengalamannya menuju kawasan Sudirman.

“Kalau dulu itu dari Menteng ke arah Sudirman bisa 35 sampai 45 menit. Kadang cuma geser beberapa ratus meter aja bisa lama banget,” ujar Dedi.

Dedi mengapresiasi kelancaran lalu lintas tersebut meskipun hal itu berdampak pada jumlah pesanan yang ia terima dari area perkantoran.

“Sekarang lebih enak sih, paling 20–25 menit sudah sampai. Enggak sepadat dulu yang stop-and-go terus,” kata Dedi.

Roni, pengemudi ojek online lainnya di kawasan Gambir, melihat kepadatan kini lebih banyak berpindah ke akses menuju jalan tol.

“Sekarang masih ada macet, tapi lebih mengalir. Enggak separah dulu yang benar-benar berhenti total,” kata Roni.

Sementara itu, Siti yang beroperasi di Kebon Sirih berpendapat bahwa jam sibuk masih tetap ada namun dengan intensitas yang berbeda.

“Dulu itu jam 7 sampai 9 pagi benar-benar padat. Sekarang masih ada, tapi enggak segila dulu,” kata Siti.

Agus, rekan seprofesi Siti, memperingatkan adanya risiko keselamatan baru akibat kondisi jalan yang mulai terlihat lebih lengang.

“Kalau dibilang lancar banget juga belum. Tapi kalau dibanding dulu, jelas lebih ringan,” kata Agus.

Agus mengamati adanya perubahan perilaku berkendara ketika volume kendaraan di jalanan menurun.

“Karena jalan agak kosong, banyak yang jadi lebih kencang. Jadi kadang walaupun lancar, malah terasa lebih riskan,” ujar dia.

Dampak kebijakan ini secara akademis dinilai masih terbatas mengingat proporsi ASN dibandingkan total pekerja di wilayah Jabodetabek. Southeast Asia Director ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, memberikan analisisnya mengenai potensi kebijakan ini dalam skala luas.

“Dengan jumlah ASN di wilayah Jakarta mencapai 1,5 juta orang, kebijakan ini memang berpotensi memiliki dampak lalu lintas di koridor ruas jalan utama,” kata Gonggomtua.

Gonggomtua memaparkan data perbandingan jumlah ASN dengan populasi penduduk bekerja di kawasan penyangga ibu kota.

“Jika dilihat secara menyeluruh, jumlah ASN di Jabodetabek hanya 17 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di Jabodetabek,” ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa terdapat kategori pekerjaan tertentu di pemerintahan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan WFH.

“Tidak semua ASN dapat bekerja di rumah, seperti ASN yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, petugas layanan publik, dan teknisi lapangan tetap harus melakukan pekerjaannya secara tatap muka,” kata dia.

Pihak ITDP menyarankan agar kebijakan ini dibarengi dengan strategi penekanan penggunaan kendaraan pribadi guna mencapai hasil maksimal.

“Jakarta tidak bisa mengharapkan perubahan perilaku masyarakat meninggalkan kendaraan bermotor pribadi tanpa adanya strategi pendukung lainnya,” ujar Gonggomtua.

Kenaikan volume kendaraan roda empat di Jalan Sudirman serta kenaikan arus keluar di Jalan MH Thamrin sebesar 5,97 persen menjadi catatan bagi Dishub DKI Jakarta untuk terus melakukan pemantauan berkala.