Kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara setiap Jumat menyebabkan aktivitas ekonomi pedagang di kawasan Jalan Kebun Sirih Barat II, Jakarta Pusat, mengalami kelesuan signifikan pada Mei 2026. Penurunan jumlah pembeli ini berdampak langsung pada omzet harian pelaku UMKM yang bergantung pada mobilitas pegawai kantoran.
Kondisi kontras terlihat saat aktivitas perkantoran normal dibandingkan hari pemberlakuan kebijakan tersebut, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Pada hari kerja biasa, kawasan ini dipadati pekerja, namun suasana berubah lengang saat jadwal bekerja dari rumah diterapkan bagi pegawai pemerintah maupun swasta.
Hani, salah satu pedagang masakan rumah di area tersebut, mengungkapkan bahwa pendapatan usahanya merosot tajam sejak aturan ini resmi berjalan pada 1 April 2026. Penurunan pemasukan yang dialami bahkan disebut lebih berat dibandingkan masa pandemi Covid-19 karena hilangnya pelanggan tetap secara drastis.
“Ngaruh banget sudah 85 persen, jujur. Ini ada kali sebulan setengah. Ya, fokusnya sebulan ini aja sudah berasa bener,” ujar Hani, pedagang masakan rumah.
Ia menjelaskan bahwa kini dirinya terpaksa mengurangi porsi memasak karena jumlah nasi yang terjual menurun dari tiga termos menjadi kurang dari dua termos per hari. Hani juga menyoroti perbedaan kondisi saat ini dengan masa pembatasan mobilitas beberapa tahun silam.
“Sedih-sedihnya mending Covid-19 masih bisa deh kita tersenyum. Karena waktu Covid-19 kan ganjil-genap, tuh. Kalau ini berasa banget,” ucap Hani, pedagang masakan rumah.
Menurut Hani, hari Jumat yang biasanya menjadi puncak keramaian setelah ibadah salat maupun saat kegiatan olahraga pegawai kini berubah menjadi sangat sepi. Ia juga menyebutkan tantangan tambahan ketika terjadi libur panjang di tengah minggu kerja.
“Ini, deh, hitung termos aja, biasanya hari biasa sampai tiga (termos habis) Ini dua aja, haduh, ditungguin sampai Maghrib atau sampai Isya hampir 20 literan bedanya,” kata Hani, pedagang masakan rumah.
Hani kini hanya bisa mengandalkan pembeli yang datang langsung ke lokasinya karena belum menyediakan layanan penjualan secara daring.
“Tutup mah enggak (Jumat), tapi dikurangin aja. Menu-menunya juga dikurangin, enggak masak banyak,” ujar Hani, pedagang masakan rumah.
Pihaknya menyayangkan sepinya kawasan perkantoran yang biasanya dipenuhi oleh pegawai dari berbagai instansi pemerintah di sekitar Jakarta Pusat tersebut.
“Jumat kan biasa ramai kan olahraga orang Pemda olahraga senam tuh turun pada sarapan. Siangnya habis shalat Jumat pada makan siang, kalau sore pada yang belum makan siang makan. Kalau sekarang ya gini paling hitungan jari (pelanggan),” kata Hani, pedagang masakan rumah.
Kelesuan ekonomi ini juga dirasakan lebih berat ketika bertepatan dengan hari libur nasional yang memangkas hari kerja efektif bagi para pedagang.
“Apalagi minggu ini Kamis tanggal merah. Jadi tiga hari doang kita coba, minggu ini luar biasa,” kata Hani, pedagang masakan rumah.
Pedagang lainnya, Lusi, turut mengonfirmasi dampak besar dari kebijakan bekerja dari rumah yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan perusahaan swasta pada hari tertentu dalam sepekan. Hal ini mengakibatkan hilangnya antrean panjang pegawai yang biasanya memenuhi warung makan saat jam istirahat.
“Ngaruh, ngaruh banget. Sepi semuanya. Kalau Jumat, kan ASN Lemhanas sama DKI. Kalau hari Rabu swasta dua kali dalam seminggu,” ujar Lusi, pedagang makanan.
Lusi menyebut omzet hariannya jatuh dari Rp 1,5 juta menjadi hanya Rp 800.000 saja. Ia kini memangkas porsi dagangan ayam gorengnya guna menekan potensi kerugian akibat barang yang tidak terjual.
“Iya, ngurangin. Biasanya 60 (potong ayam) sekarang cuma 40. Itu juga enggak habis kalau hari Jum'at,” ucap Lusi, pedagang makanan.
Penurunan ini sangat membebani biaya operasional harian karena kebutuhan belanja bahan baku dan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan normal.
“Kerasa banget. Soalnya pengeluaran tetap jalan, buat belanja bahan, sama kebutuhan sehari-hari,” kata Lusi, pedagang makanan.
Ia menambahkan bahwa tren penggunaan aplikasi pemesanan daring pada awal bulan turut memengaruhi kedatangan pembeli secara fisik ke warungnya.
“Apalagi tanggal muda, tanggal muda kan orang makannya pakai online. Kalau tanggal tua baru makan (di sini),” ujar Lusi, pedagang makanan.
Sementara itu, David yang merupakan pedagang pecel lele mencoba beradaptasi dengan mulai mempelajari sistem penjualan daring. Ia mencatat selisih pendapatan harian mencapai Rp 300.000 akibat berkurangnya kehadiran fisik karyawan di area kuliner Kebun Sirih.
“Kalau dari jualan sih ngaruh juga ya, karena hari biasa itu ramai. Sekarang kan karyawan kantoran banyak yang itu ya (WFH) jadinya kurang,” ujar David, pedagang pecel lele.
David kini membawa stok ayam hanya setengah dari kapasitas biasanya demi menjaga kelangsungan bisnisnya yang terdampak kebijakan pola kerja fleksibel tersebut.
“Jadi sekarang nih paling dikurangin dari stok nya kayak misal ayam biasanya bawa sepuluh ekor sekarang turun setengahnya (lima ekor) jadi jauh selisihnya,” kata David, pedagang pecel lele.
Melalui metode penjualan daring, ia berharap dapat menjangkau konsumen di luar area perkantoran guna menutupi celah pendapatan yang hilang.
“Online juga ini saya baru belajar-belajar siapa tahu kan dari kurangnya karyawan kantoran itu bisa dibantu oleh online ini,” kata David, pedagang pecel lele.
Sari, seorang pedagang es jeruk, juga menyatakan hal senada terkait hilangnya keramaian jam makan siang. Ia terpaksa membatasi jam kerja pegawainya karena pendapatan yang turun hingga separuh dari angka normal Rp 1 juta per hari.
“Dulu Jumat itu ramai banget karena habis shalat Jumat orang pada beli minum. Sekarang jauh berkurang,” kata Sari, pedagang es jeruk.
Ia kini lebih berhati-hati dalam menyiapkan bahan baku berupa jeruk peras agar tidak ada stok yang terbuang sia-sia akibat sepinya pembeli.
“Sekarang paling setengahnya, kadang enggak nyampe,” ucap Sari, pedagang es jeruk.
Sari menegaskan bahwa pengurangan jam operasional merupakan langkah terakhir agar pengeluaran kiosnya tetap bisa tertutup oleh pemasukan harian.
“Sekarang jam kerjanya dikurangin, kadang gantian masuk. Soalnya kalau dipaksain full juga pemasukan enggak nutup,” ujar Sari, pedagang es jeruk.
Menanggapi fenomena ini, pengamat ekonomi Tauhid Ahmad menjelaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah secara otomatis mengalihkan lokasi konsumsi masyarakat. Meskipun secara akumulatif konsumsi nasional mungkin stabil, namun pedagang di sekitar area perkantoran tetap menjadi pihak yang paling terpukul.
“Tapi yang paling terasa tentu kantin-kantin di sekitar perkantoran, termasuk di area BUMN. Mereka yang paling terdampak dari kebijakan WFH ini,” ujar Tauhid Ahmad, Pengamat Ekonomi.
Ia menyarankan adanya bentuk dukungan nyata bagi pelaku UMKM di kawasan bisnis, seperti pemberian keringanan biaya sewa dari pemilik properti atau pengelola gedung.
“Biasanya makan siang di kantor, sekarang makan di rumah atau di sekitar tempat tinggal. Jadi secara akumulatif tetap ada dampak, tapi tidak terlalu besar,” kata Tauhid Ahmad, Pengamat Ekonomi.
Tauhid juga melihat peluang bagi kantor untuk menyediakan opsi katering bagi pegawainya guna menjaga ekosistem UMKM tetap hidup, meski hal tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.
“Misalnya kantor menawarkan opsi katering dengan kualitas yang baik, itu bisa saja. Tapi sifatnya tetap opsional,” ucap Tauhid Ahmad, Pengamat Ekonomi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengingatkan bahwa sektor informal di perkotaan merupakan bantalan ekonomi nasional. Perlambatan transaksi di kawasan perkantoran dapat berdampak pada konsumsi rumah tangga secara keseluruhan jika tidak ditangani dengan tepat.
“Jangan sampai efisiensi di level institusi justru menciptakan perlambatan ekonomi di level bawah, terutama bagi masyarakat informal perkotaan yang selama ini menjadi bantalan ekonomi domestik,” ujar Rizal Taufikurahman, Pengamat Ekonomi Indef.
