Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan perkantoran Jakarta Pusat mengalami penurunan pendapatan drastis akibat kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat. Kondisi ini memaksa para pedagang di Jalan Kebun Sirih Barat II menyesuaikan strategi dagang sejak aturan tersebut berlaku pada 1 April 2026, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Pengurangan jumlah pekerja yang berkantor menyebabkan penjualan makanan dan minuman merosot hingga angka 80 persen. Para pedagang kini mulai membatasi stok harian serta mencoba peruntungan melalui platform penjualan daring guna meminimalisir kerugian operasional.
Hani, salah satu pemilik warung makan di depan Lembaga Ketahanan Nasional RI, mengungkapkan bahwa suasana hari Jumat yang biasanya padat kini menjadi lengang. Penurunan pelanggan sangat terasa terutama pada saat jam sarapan dan makan siang.
“Nah Jumat kan biasa ramai kan olahraga orang Pemda olahraga senam tuh turun pada sarapan, siangnya habis shalat Jumat pada makan siang kalau sore pada yang belum makan siang makan. Kalau sekarang ya gini paling hitungan jari (pelanggan),” kata Hani saat ditemui pada Senin (11/5/2026).
Kondisi ekonomi saat ini dinilai lebih menantang dibandingkan masa pandemi karena jumlah pelanggan fisik yang benar-benar hilang saat kebijakan bekerja dari rumah diterapkan.
“Sedih-sedihnya mending COVID masih bisa deh kita tersenyum. Karena waktu COVID kan ganjil-genap, tuh. Kalau ini berasa banget,” ujar Hani.
Meski pendapatan merosot tajam, ia memilih untuk tetap mempekerjakan tujuh pegawainya dengan melakukan penyesuaian pada besaran upah yang diberikan.
“Pas anjloknya kan 2021 covid yang haduh dari 3, 2 (termos), ya sekarang dua-duanya enggak nyampai boro-boro, ditambah ini (WFH),” kata Hani.
Kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup keluarga para pekerja menjadi alasan utama Hani tidak melakukan pemutusan hubungan kerja.
“Kasihannya kan, yang pada kerja di sini ya, mereka masih punya anak ya mau enggak mau kita kan enggak mungkin kita berhentiin jadi kira kurangin gaji juga,” ujar Hani.
Lusi, pedagang ayam berusia 59 tahun di lokasi yang sama, juga harus memangkas jumlah porsi dagangannya setiap hari untuk menghindari penumpukan sisa makanan. Ia menyebutkan pengeluaran harian tetap berjalan meski pemasukan berkurang hampir separuh dari biasanya.
“Iya, ngurangin. Biasanya 60 (potong ayam) sekarang cuma 40. Itu juga enggak habis kalau hari Jum'at. Emang kebanyakan di sini kan yang makan pegawai,” ujar Lusi.
Penurunan omzet harian yang signifikan membuat biaya belanja bahan baku sering kali tidak tertutup oleh hasil penjualan.
“Kalau hari biasa Rp 1,5 juta sehari. Sekarang paling sekitar Rp 800.000,” kata Lusi.
Ia menambahkan bahwa beban operasional harian yang stabil menjadi kendala utama saat daya beli konsumen di lokasi tersebut menurun.
“Soalnya pengeluaran tetap jalan, buat belanja bahan, sama kebutuhan sehari-hari. Kalau dagangan enggak habis kan jadi nombok juga,” ucap Lusi.
Strategi berbeda diambil oleh David, pedagang pecel lele yang mulai merambah pasar digital untuk menjangkau pembeli di luar area perkantoran. Inovasi ini dilakukan setelah melihat adanya tren pengurangan aktivitas fisik di gedung-gedung sekitar.
“Online sih main tapi baru ini juga. Karena kan ada pengurangan karyawan dari perkantoran juga waktu itu jadi teman sebelah itu menyarankan daripada mengandalkan di perkantoran semua,” ujar David.
David mencatat kehilangan omzet harian mencapai Rp 300.000 sejak ASN lebih banyak beraktivitas dari rumah pada akhir pekan.
“Misal ayam biasanya bawa sepuluh ekor sekarang turun setengahnya (lima ekor) jadi jauh selisihnya,” kata David.
Walaupun volume dagangan menurun, ia berkomitmen untuk tetap melayani pelanggan setiap hari tanpa menutup kiosnya.
“Hari libur pun kita tetap dagang jadi tergantung kesehatannya saja,” ujar David.
Sari, penjual es jeruk di kawasan tersebut, turut mengeluhkan sepinya area publik yang berdampak pada konsumsi minuman segar. Volume bahan baku seperti jeruk dan es batu kini dibeli dalam jumlah terbatas untuk mencegah kebusukan.
“Kalau hari normal dulu bisa habis dua galon besar. Sekarang satu aja kadang masih sisa kalau pas hari WFH,” ujar Sari.
Langkah efisiensi juga merambah pada pengaturan waktu kerja staf guna menjaga keseimbangan arus kas usaha yang kian menipis.
“Jeruknya enggak beli sebanyak dulu, es batu juga dikit-didkit. Takut kebuang karena enggak tahan lama,” ucap Sari.
Sari terpaksa memberlakukan sistem giliran masuk bagi asistennya karena pemasukan harian sudah tidak mencukupi untuk biaya gaji penuh.
“Ada satu dua yang bantu. Sekarang jam kerjanya dikurangin, kadang gantian masuk. Soalnya kalau dipaksain full juga pemasukan enggak nutup,” katanya.
Pengamat ekonomi Tauhid Ahmad memberikan catatan bahwa warung makan di area kantor adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh perubahan pola kerja ini. Ia menyarankan pengelola gedung memberikan kompensasi biaya sewa bagi penyewa kios.
“Kalau di hari kerja, terutama di sekitar kantor, pasti terpengaruh. Sepanjang jalur yang biasa dilalui pekerja menuju tempat tinggal juga terdampak, meskipun besar-kecilnya tergantung lokasi,” ujarnya.
Tauhid juga mempertanyakan frekuensi penerapan WFH yang dianggap bisa memicu dampak ekonomi lebih luas jika dilakukan terlalu sering.
“Selain itu, saya kira kalau WFH sampai dua kali seminggu itu terlalu banyak. Mungkin maksimal sekali seminggu masih wajar. Kalau dua kali, dampaknya mulai terasa,” kata Tauhid.
Terkait solusi jangka pendek, ia menilai sistem katering institusi dapat menjadi alternatif meskipun efektivitasnya bergantung pada pembiayaan kantor.
“Kalau kantor yang memfasilitasi, tentu lebih memungkinkan. Tapi kalau pegawai di rumah harus menanggung sendiri, biasanya mereka tidak terlalu tertarik,” ujarnya.
Rizal Taufikurahman dari Indef menekankan pentingnya kebijakan yang proporsional agar efisiensi institusi tidak mengorbankan pelaku ekonomi sektor informal.
“Ketika tingkat kehadiran pegawai menurun, maka aktivitas konsumsi di kawasan tersebut ikut melambat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat ekonomi bawah di perkotaan sering kali menjadi tumpuan stabilitas domestik yang harus diperhatikan pemerintah.
“Jangan sampai efisiensi di level institusi justru menciptakan perlambatan ekonomi di level bawah, terutama bagi masyarakat informal perkotaan yang selama ini menjadi bantalan ekonomi domestik,” ujarnya.
