Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi karyawan sektor swasta dianggap belum memberikan dampak signifikan terhadap upaya penekanan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah sebelumnya mengeluarkan imbauan ini guna merespons lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Asia Barat.
Melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pemerintah menyarankan perusahaan swasta menerapkan WFH minimal satu hari dalam sepekan sejak awal April lalu. Langkah ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor M6HK04/III Tahun 2026 mengenai optimalisasi energi di lingkungan kerja, seperti dikutip dari Money.
Upaya ini dilakukan di tengah tekanan fiskal akibat terganggunya rantai pasok energi dari negara-negara Teluk. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah mulai mencari alternatif pasokan BBM dari negara lain termasuk Rusia dan Amerika Serikat.
"Para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, diimbau untuk satu menerapkan work from home atau WFH bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kantornya, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Evaluasi satu bulan pasca-edaran tersebut menunjukkan bahwa tidak semua lini bisnis swasta dapat menjalankan instruksi tersebut secara merata. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai kebijakan ini hanya relevan bagi pekerja kerah putih.
“Kebijakan itu mungkin WFH (bisa diterapkan) hanya di perkantoran Sudirman, Kuningan, dan sebagian kecil kota besar,” kata Said saat dihubungi pada Senin (11/5/2026).
Said menekankan bahwa operasional di sektor industri seperti pabrik memerlukan kehadiran fisik pekerja secara langsung di lokasi produksi. Memaksakan sistem kerja jarak jauh pada industri padat karya justru dikhawatirkan mengganggu produktivitas dan stabilitas ekonomi perusahaan.
“Jadi untuk pabrik, kebijakan WFH tidak efektif,” ujar Said.
Berdasarkan pandangan tersebut, Said meyakini pengurangan konsumsi BBM melalui metode WFH bagi seluruh sektor swasta tidak akan mencapai target yang diharapkan.
“WFH tidak efektif menekan konsumsi BBM,” tutur Said.
Senada dengan hal itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan kebijakan ini sejauh ini hanya bisa diimplementasikan pada bidang jasa dan administrasi.
“Pekerjaan lapangan, mayoritas pekerja tetap bekerja secara normal karena karakter pekerjaannya membutuhkan kehadiran langsung di tempat kerja,” kata Mirah.
Laporan Pelanggaran Jam Kerja Selama WFH
Penerapan WFH di lapangan ternyata memicu persoalan baru terkait perlindungan hak karyawan. Aspirasi menerima berbagai laporan mengenai adanya indikasi pelanggaran waktu kerja pada perusahaan yang menerapkan skema tersebut.
Mirah menjelaskan bahwa meskipun bekerja dari rumah, karyawan seharusnya tetap mematuhi kesepakatan jam kerja yang berlaku di kantor. Namun kenyataannya, banyak pekerja yang diminta tetap siaga di luar waktu kerja resmi demi alasan penghematan energi perusahaan.
“Di lapangan, terdapat laporan bahwa pekerja justru tetap diminta siaga dan merespons pekerjaan di luar jam kerja, sehingga waktu kerja menjadi melebihi ketentuan yang berlaku,” ungkap Mirah.
Pihaknya mendesak perusahaan untuk tetap memperhatikan waktu istirahat dan tidak menambah beban kerja tanpa adanya kesepakatan tertulis dengan serikat pekerja.
“Tidak dijadikan alasan untuk menambah beban kerja tanpa kesepakatan bersama dengan pekerja maupun serikat pekerja,” kata dia.
Desakan Evaluasi Berbasis Data Konsumsi
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memperingatkan risiko penurunan pendapatan perusahaan jika WFH dipaksakan pada sektor yang bergantung pada kehadiran fisik.
“Jadi kalau nggak ada kehadiran secara fisik, otomatis produktivitas akan turun,” kata Tauhid melalui sambungan telepon.
Ia mencatat bahwa di lapangan, aktivitas perkantoran masih terlihat cukup padat meski sudah ada imbauan WFH. Tauhid mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera memaparkan data konkret hasil kebijakan ini.
“Saya kira ini perlu disampaikan ke publik apakah berdampak atau tidak, penghematannya seberapa jauh begitu ya,” ucap Tauhid.
Menurutnya, transparansi data konsumsi BBM dari berbagai sektor transportasi dan angkutan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan secara akurat.
“Dari situ bisa dilihat sebelum kebijakan dan setelah kebijakan seberapa jauh penurunannya begitu,” tutur Tauhid.
Alternatif Transisi Energi Industri
Sebagai solusi jangka panjang, Tauhid menyarankan pemerintah mendorong industri beralih ke energi terbarukan atau jaringan gas (Jargas) untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Namun, ia mengakui kendala biaya teknologi dan infrastruktur pipa masih menjadi tantangan besar.
“Sangat mungkin ya, tapi apa namanya ya saya kira apa saya kira ini pertama tergantung infrastrukturnya siapa yang bangun,” ujar Tauhid.
Ia menambahkan bahwa jaminan pasokan dan kepastian harga gas di bawah 6 dolar AS per MMBTU menjadi kunci agar pelaku industri bersedia melakukan transisi energi.
“Harga pemerintah dulu ingat saya debatnya untuk industri di bawah 6 dolar per MMBTU ya, kemudian naik dan sebagainya. Kalau misalnya harga ini tidak dijaga maka sangat sulit begitu ya transisi ke gas tadi,” tutur Tauhid.
