Pasar obligasi Indonesia mengalami tantangan berat setelah imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun melonjak hingga mencapai level 4,60 persen akibat kekhawatiran inflasi dari konflik Timur Tengah. Tekanan global tersebut turut mendorong kenaikan yield Surat Berharga Negara atau SBN tenor 10 tahun Indonesia ke angka 6,85 persen, dilansir dari Investasi pada Senin (18/5/2026).
Peningkatan imbal hasil surat utang Amerika Serikat ini mempersempit selisih keuntungan dengan aset dalam mata uang dolar Amerika Serikat sehingga mengurangi daya tarik obligasi domestik. Kondisi tersebut memaksa para investor asing untuk menuntut kompensasi risiko yang jauh lebih tinggi jika tetap ingin mempertahankan kepemilikan aset SBN mereka.
"Tekanan ini sudah terlihat ketika rupiah jatuh sampai Rp17.663 per dolar AS dan imbal hasil SBN 10 tahun naik ke 6,86% pada 18 Mei 2026," ujar Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
Situasi makro yang tidak menentu ini memicu risiko koreksi harga obligasi domestik, terutama untuk instrumen dengan tenor panjang karena pelaku pasar mengantisipasi tingginya suku bunga global dan lonjakan harga minyak mentah dunia. Kendati demikian, tingkat imbal hasil SBN saat ini diproyeksikan mulai memikat minat para pemodal domestik seperti perbankan, asuransi, dan investor ritel.
"Artinya, pasar memang sedang melewati fase tekanan, tetapi bukan berarti obligasi Indonesia kehilangan daya tarik sepenuhnya," kata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
Pergerakan pasar obligasi ke depan akan sangat ditentukan oleh kebijakan moneter The Fed serta fluktuasi komoditas energi mengingat posisi Indonesia sebagai pengimpor bersih minyak. Ketidakpastian arah pemotongan suku bunga acuan di Amerika Serikat membuat investor global bersikap defensif terhadap aset-aset dari negara berkembang.
"Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak telah menekan aset Indonesia, sementara imbal hasil SBN naik tajam karena kekhawatiran inflasi dan tekanan fiskal," terang Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
Kondisi fiskal dalam negeri juga memperlihatkan indikasi pengetatan setelah lelang SBN pada pertengahan Mei mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp51,4 triliun dengan rasio penawaran terhadap target hanya sebesar 1,43 kali. Pemerintah tercatat hanya menyerap dana senilai Rp30,3 triliun dari total target indikatif awal yang dipatok sebesar Rp36 triliun.
"Jika pola ini berlanjut, biaya penerbitan utang pemerintah akan lebih mahal dan kurva imbal hasil SBN bisa tetap tinggi," ucap Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
Di sisi lain, kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan BI Rate pada level 4,75 persen di bulan April menjadi instrumen penahan depresiasi rupiah agar tidak bergerak liar di pasar. Namun, kehadiran Sekuritas Rupiah Bank Indonesia berpotensi menjadi kompetitor penyerapan likuiditas karena menawarkan imbal hasil menarik pada tenor pendek.
"Strategi investor obligasi saat ini sebaiknya lebih defensif dan bertahap," ujar Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
Bagi pemodal ritel maupun institusi, pengelolaan durasi portofolio menjadi sangat krusial dengan memperbesar porsi tenor pendek guna meminimalkan risiko penurunan nilai pasar. Langkah investasi bertahap disarankan tetap diutamakan hingga indikator geopolitik dan stabilitas nilai tukar domestik menunjukkan tanda-atanda pemulihan yang lebih jelas.
"Pemerintah dan BI perlu menjaga stabilitas rupiah, kredibilitas fiskal, dan komunikasi kebijakan agar tekanan di pasar obligasi tidak berubah menjadi kenaikan biaya utang yang lebih permanen," pungkas Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
