Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti kendala ego sektoral dalam birokrasi pemerintahan serta mendorong partisipasi politik alumni pada Sabtu (23/5/2026) di Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XI Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Senayan. Berdasarkan laporan KOMPAS.com, koordinasi lintas sektor krusial demi mengatasi ancaman geopolitik, krisis iklim global, dan hambatan pembangunan domestik akibat ego lembaga.
"Masalahnya sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi, antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego," ujar AHY, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
AHY menilai ego sektoral memicu persaingan anggaran yang menghambat integrasi pembangunan infrastruktur. Dampaknya terlihat dari proyek masa lalu seperti bandara besar atau kawasan wisata yang sepi akibat tidak terhubung dengan akses transportasi pendukung secara optimal.
"Yang paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal, tujuannya sama," sambung AHY.
Tantangan eksternal berupa ketidakpastian global turut memperkuat kebutuhan akan integrasi kebijakan nasional. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi di Selat Hormuz, yang berdampak langsung pada kenaikan harga pangan domestik.
"If the conflict and war in the Middle East persist, and the Strait of Hormuz cannot be normalized anytime soon, global energy and food prices could skyrocket to suffocating levels," dia menandaskan dalam laporan ANTARA.
Pemerintah berupaya memitigasi risiko iklim seperti El Nino yang mengancam produksi pertanian. AHY berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna menyiapkan infrastruktur bendungan, saluran irigasi, serta operasi modifikasi cuaca.
"We must also mitigate climate risks like El Niño to avoid the impact of the prolonged dry season that can disrupt agricultural production and cause crop failure," kata AHY.
Guna menghadirkan kepastian hukum bagi investor asing, sinkronisasi kebijakan domestik harus diselesaikan terlebih dahulu. Kejelasan regulasi dalam negeri menjadi prasyarat sebelum membangun konektivitas ekonomi dengan negara-negara lain.
"Mungkin di masa lalu ada pembangunan infrastruktur yang tidak saling terhubung satu sama lain, mungkin saja karena tidak bicara satu sama lain," kata AHY menambahkan.
AHY mencontohkan tidak optimalnya penggunaan infrastruktur udara yang besar jika aksesibilitas jalan menuju lokasi tersebut masih minim. Efisiensi biaya logistik melalui konektivitas merata diperlukan agar pembangunan bersifat Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris.
"Kita membuat bandara besar, tapi kalau konektivitas menuju ke bandara tersebut masih sangat terbatas, bandara itu sepi menjadi tidak optimal penggunaannya," ujar AHY.
Sektor pariwisata juga menghadapi kendala serupa jika infrastruktur pendukung tidak dipersiapkan matang. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dunia usaha, media, hingga komunitas menjadi kunci penyelesaian.
"Membangun sektor pariwisata tapi tidak terjangkau menuju ke sana juga akan sulit untuk bisa sukses dan lain-lain," ucap AHY.
Selain masalah infrastruktur dan koordinasi, kepastian bagi pihak eksternal memerlukan kesepahaman internal pemerintah. Kejelasan regulasi di dalam negeri menjadi fondasi utama sebelum berhubungan dengan pihak asing.
"Investor kalau datang ingin kejelasan. Nah, sebelum kita jelas di-link dengan negara-negara lain, kita harus jelas di dalam negeri sendiri dulu," tegas AHY.
Dalam konteks penanganan krisis pangan, informasi cuaca digunakan sebagai rujukan tindakan teknis operasional. Data tersebut menentukan pola pengelolaan infrastruktur air dan komunikasi dengan kepala daerah.
"Oleh karena itu, ketika mendengarkan mungkin hanya 5 menit, tapi saya catat, saya serap, sehingga saya bisa jadikan itu sebagai referensi ketika terjadi kekeringan berkepanjangan, gagal panen. Infrastruktur harus membuat apa? Bendungannya harus diapain? Irigasi primer, sekunder, tersier harus bagaimana?" tutur AHY.
Langkah taktis di lapangan memerlukan dukungan kebijakan modifikasi udara serta arahan yang jelas ke tingkat daerah. Hubungan kerja terintegrasi antarinstansi menjadi inti dari penyelesaian kendala kekeringan tersebut.
"OMC, Operasi Modifikasi Cuaca harus di-support seperti apa? Dan komunikasi kita ke gubernur, bupati, wali kota seperti apa? Itulah pentingnya connection," pungkas AHY.
Di sisi lain, dilansir dari detikcom, AHY mengajak anggota Ikastara mengambil peran strategis di pemerintahan dan tidak ragu masuk dunia politik. Menurutnya, transformasi bangsa dan perbaikan kebijakan publik bermula dari proses politik.
"Saya berharap ke depan semakin banyak Ikastara yang mengambil peran-peran di pemerintahan. Sebelum pada pemerintahan di tingkat tertinggi, di pusat atau nasional, tentu ada pemerintahan di tingkat kabupaten kota dan provinsi," kata AHY.
Alumni Taruna Nusantara yang selama ini dominan di militer, birokrasi, dan bisnis didorong menjadi wakil rakyat. Pengambilan keputusan krusial dinilai selalu melewati mekanisme lembaga legislatif.
"Jadi tidak salah kalau kemudian sebagian mengambil jalur politik, jalur politisi dan menjadi wakil-wakil rakyat. Karena boleh ada yang tidak suka dengan DPR, dengan wakil rakyat, tapi realitasnya adalah setiap kebijakan politik itu diawali dan diakhiri oleh proses politik," ujarnya.
AHY menutup arahannya dengan menegaskan bahwa perubahan mendasar sistem bernegara harus diupayakan melalui struktur formal birokrasi dan politik. Eksistensi alumni di berbagai sektor diharapkan mampu menjawab kompleksitas tantangan global yang berkembang.
"Karena dunia politik, dunia pemerintahan, dunia birokrasi, pada akhirnya kalau ingin melakukan perubahan dan transformasi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus melalui jalur-jalur seperti itu," imbuhnya.
