Presiden Prabowo Subianto membatalkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat dijanjikan pada May Day 2025 dan memilih skema alternatif langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026), dilansir dari Detik Finance.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian mendalam, pemerintah menilai terdapat metode lain yang jauh lebih efektif guna mencapai target kesejahteraan para pekerja.
"Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain," beber Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026) kemarin.
Langkah alternatif yang diputuskan langsung oleh Kepala Negara adalah dengan mengangkat tokoh pergerakan pekerja secara langsung untuk menempati posisi strategis di lingkungan pemerintahan.
"Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh," beber Prasetyo.
Jabatan penasihat khusus tersebut kini resmi diamanahkan kepada Said Iqbal, sosok yang memimpin KSPI sekaligus pendiri Partai Buruh, setelah menjalani prosesi pelantikan oleh Presiden di Istana Negara pada Senin sore.
Pemerintah berharap penunjukan ini mampu memangkas jalur birokrasi dan menciptakan pola komunikasi yang lebih cair serta intensif antara regulator dengan kelompok buruh, terutama dalam menghadapi dinamika situasi ekonomi saat ini.
"Secara esensi yang diharapkan adalah sama ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak apa namanya... birokratis. Di dalam hal sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini," papar Prasetyo.
