Pemerintah pusat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia wilayah Jawa Tengah mengenai pembenahan ekonomi nasional pada Selasa, 9 Juni 2026.
Gelombang protes mahasiswa tersebut menyertakan ultimatum waktu selama 18 hari untuk menyelesaikan persoalan ekonomi domestik. Jika target tersebut gagal dipenuhi, pihak mahasiswa mengancam akan mengerahkan aksi massa yang lebih besar dengan tajuk Reformasi Jilid II.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, bahwa pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut sebagai masukan. Bagaimanapun, penyelesaian persoalan ekonomi dinilai tidak bisa dilakukan secara instan.
"Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah. Tapi ya mohon maaf, tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan, tidak semuanya bisa seperti itu," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.
Menurut penjelasan Prasetyo Hadi, tantangan perekonomian di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global serta domestik sehingga membutuhkan proses penanganan yang matang. Pihak Istana memandang angka 18 hari tersebut sebagai dorongan moral agar kabinet bekerja lebih cepat.
Respons terhadap ancaman aksi mahasiswa juga datang dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menilai persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan saat ini sebagai alarm bagi bangsa. Namun, Hasto Kristiyanto mengingatkan beban ini tidak boleh ditanggung sepihak.
"Ya berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai warga bangsa juga harus bersama-sama memberikan pemikiran, bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.
Pihak PDI Perjuangan mengharapkan adanya arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim investasi yang sehat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan dunia usaha melalui akuntabilitas dan transparansi.
"Kita berharap pemerintah melalui Presiden Prabowo memberikan suatu direction (arahan) terhadap berbagai persoalan ini. Sehingga berbagai kritik yang diberikan oleh dunia usaha tentang pentingnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi untuk membangun trust (kepercayaan) itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," tambah Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.
Sebagai partai politik, PDI Perjuangan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung setiap langkah nyata yang diambil oleh pemerintah dalam upaya pemulihan sektor ekonomi nasional.
