Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau progres normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti pada Kamis (7/5/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelanjutan proyek yang bertujuan memitigasi dampak banjir di wilayah ibu kota dan sekitarnya.
AHY menilai penataan sungai memiliki potensi besar untuk mengubah estetika kota jika kebersihan dan kelestariannya terjaga dengan optimal. Potensi tersebut mencakup transformasi kawasan bantaran sungai menjadi ruang publik yang bersih sekaligus menarik bagi masyarakat luas, dilansir dari Kompas.
"Tadi bayangannya, kalau saja bersih rumah-rumah juga bisa menghadap ke sungai ke Kali Ciliwung, indah," kata AHY.
Mantan perwira militer tersebut membandingkan kondisi Jakarta dengan kota-kota modern di mancanegara yang berupaya menghadirkan sungai buatan demi keindahan infrastruktur. Menurutnya, keberadaan sungai alami seperti Ciliwung dan Cisadane seharusnya menjadi keunggulan yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan fungsional kota.
"Banyak kota maju dan modern di dunia itu tidak punya sungai, sampai akhirnya diisi sungai buatan. Untuk apa? Supaya kotanya indah katanya. Agar lebih menarik, agar bisa digunakan sebagai sarana transportasi, agar bisa digunakan untuk entertainment maupun sports," lanjut AHY.
Dalam peninjauan tersebut, AHY menyoroti tumpukan sampah di bantaran sungai yang menghambat laju debit air. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir Jakarta harus dilakukan secara terintegrasi dari wilayah hulu di Gunung Pangrango hingga hilir di Laut Jawa untuk hasil yang maksimal.
"Kalau tadi kita melihat kiri-kanan di 5 kilometer saja itu nampak sekali bahwa memang kiri-kanan itu sampah. Kalau asal buang sampah sudah pasti akan terjadi kebuntuan. Mau dibuat sodetan-sodetan sebanyak apapun ya bu Wamen, kita sulit untuk mengalirkan air yang deras. Apalagi kalau debitnya juga tinggi," kata AHY.
Hingga saat ini, pekerjaan normalisasi telah menyelesaikan 17 kilometer dari total target 33 kilometer. Pemerintah berencana melanjutkan sisa 16 kilometer secara bertahap dengan fokus utama pada pembersihan lahan dan pengerukan sedimentasi guna meningkatkan kapasitas tampung air sungai.
"Sisa 16 kilometer tadi, saya berharap bisa dilakukan secara progresif ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan yang melebar," kata AHY.
Meski awalnya diproyeksikan tuntas pada 2027, jadwal penyelesaian proyek kini bergeser ke tahun 2029. Dinamika di lapangan serta berbagai faktor teknis menjadi alasan utama pemerintah melakukan penyesuaian target penyelesaian program jangka menengah ini.
"Tapi karena tentu ada sejumlah faktor, dinamika dan lain, maka ini mundur, 2028-2029 lah. Jadi bisa dikatakan, kami fokus dua tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan," ucap AHY.
Terdapat rencana pelebaran sungai dari semula 15-25 meter menjadi 35-50 meter agar mampu menampung debit air hingga 470 meter kubik per detik. AHY menekankan perlunya kolaborasi intensif dalam memonitor pengerjaan fisik serta pengerukan sedimentasi yang mencapai kedalaman 50 sentimeter.
"Tadi lebarnya kurang lebih itu 15-25 meter, padahal itu hanya menampung kurang lebih 200 meter kubik per detik. Ini 35-50 meter lebarnya sehingga bisa menampung 470 meter kubik per detik, kita lebarkan, bagaimana kita bisa nanti bekerja sama dengan semua termasuk juga monitoring alat-alat berat yang bisa membantu dengan cepat upaya normalisasi," kata AHY.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa kendala utama mundurnya penyelesaian proyek adalah proses pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jakarta. Saat ini, Kementerian PU dan Pemprov Jakarta menargetkan pembebasan lahan sempadan sepanjang 16 kilometer selesai pada 2027.
"Ketika kami akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja," ucap Diana.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp232 miliar untuk pembebasan lahan di dua wilayah prioritas. Dana tersebut diperuntukkan bagi 37 bidang tanah di Kelurahan Cililitan dan 54 bidang tanah di Kelurahan Pengadegan pada periode akhir 2025.
"Sehingga dengan demikian, dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung," kata Pramono.
Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane periode sebelumnya, David Partonggo Oloan Marpaung, mengestimasi total anggaran pembangunan tanggul sepanjang 16 kilometer mencapai Rp1,2 triliun. Biaya tersebut diperlukan untuk memperkuat struktur bantaran sungai sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir Jakarta.
"Untuk membangun tanggul 16 kilometer ini mungkin butuh Rp 1,2 triliun," kata David.
