Kawasan sekitar Monas, Jakarta Pusat, dipadati oleh ratusan massa yang menghadiri Aksi Kamisan ke-908 pada Kamis (21/5/2026) sore. Kegiatan ini digelar sekaligus sebagai momen untuk memperingati 28 tahun Peristiwa Reformasi Mei 1998, seperti dikutip dari Megapolitan.
Para peserta aksi yang kompak mengenakan pakaian serba hitam terlihat duduk berjejer di atas aspal jalan seberang Istana Negara. Mereka juga menggunakan deretan payung hitam sebagai simbol perlawanan sekaligus pelindung dari terik matahari sore.
Berbagai spanduk yang memuat tuntutan serta kritik terhadap pemerintah dibentangkan di sepanjang area demonstrasi. Salah satu atribut yang mencolok adalah spanduk besar berwarna hitam dengan gambar Garuda dan tulisan "Reformati" di tengah lokasi aksi.
Acara tersebut diisi dengan berbagai penampilan musik, pembacaan puisi, serta orasi yang disampaikan secara bergantian. Selain itu, terdapat aksi solidaritas berupa pengumpulan surat dari para peserta untuk Andrie Yunus yang sedang dirawat setelah menjadi korban penyiraman air keras.
Perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia, Albani Ilmi, menjadi salah satu orator dalam aksi tersebut. Di hadapan massa, ia menyuarakan kekecewaan yang mendalam terkait kondisi cita-cita reformasi saat ini.
"Reformasi yang awalnya adalah impian, harapan, cita-cita, tuntutan, dengan banyak sekali darah pengorbanan, banyak sekali tangisan dari keluarga korban, tapi saat ini kondisi cita-cita reformasi seperti sudah tidak lagi berdiri," kata Albani dalam orasinya di Aksi Kamisan.
Albani menilai empat tuntutan utama reformasi kini justru mengalami kemunduran yang signifikan. Poin pertama yang ia soroti adalah kegagalan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Secara spesifik, ia menyinggung kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang dinyatakan bersalah dalam putusan terkait batas usia pencalonan wakil presiden.
"Saat ini banyak sekali pejabat kita yang adalah hasil dari nepotisme. Bahkan dalam kasus wakil presiden kita, kita menyebutnya 'anak haram konstitusi' karena saat itu ketua hakim MK adalah pamannya sendiri dan presidennya adalah bapaknya sendiri," ucap Albani.
Selanjutnya, Albani memandang tuntutan penghapusan Dwifungsi ABRI kini mulai bergeser kembali seperti situasi pada masa Orde Baru. Menurutnya, pihak militer perlahan masuk lagi ke sektor sipil melalui perluasan komando teritorial serta pelibatan program di desa hingga Papua.
"Hapuskan dwifungsi ABRI! Itu kata mahasiswa di tahun '98, itu kata rakyat Indonesia. Tapi apa? Undang-Undang TNI keluar. Hantu bayang-bayang dwifungsi ABRI mulai kembali, bahkan kata-katanya pejabat TNI mengakui sekarang bukan dwifungsi, kata-katanya sekarang multifungsi," ujarnya.
Mundurnya penegakan hukum juga dinilai terlihat dari tuntutan mengadili Soeharto dan kroninya yang dinilai berbalik arah. Ia mencontohkan kasus aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang dinilai belum mendapatkan keadilan hukum secara transparan.
Proses peradilan yang digelar di Pengadilan Militer dianggap menjadi bukti belum tegaknya supremasi hukum di Indonesia secara terbuka.
"Keadilan apa yang didapat? Kita minta pelaku-pelakunya diseret ke pengadilan umum, tapi pelaku-pelakunya ada di pengadilan militer. Dan di pengadilan militer kita tahu, penuh dengan kerahasiaan, penuh dengan intrik-intrik," tuturnya.
Berdasarkan tidak terpenuhinya poin-poin tuntutan reformasi tersebut, Albani menyatakan anggapannya bahwa reformasi kini telah tiada.
"Sekarang apa yang kita harapkan dari reformasi, teman-teman? Kami dari BEM UI mengatakan bahwa reformasi telah mati. Reformasi sudah dikubur dalam-dalam, dan yang menguburnya bukan kita. Yang menguburnya adalah pemerintah kita sendiri," serunya.
Pandangan serupa mengenai kemunduran ini juga diutarakan oleh Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional (FMN), Dimas Raf. Ia menyoroti situasi sosial-politik saat ini yang dinilainya memiliki kemiripan dengan masa krisis menjelang tahun 1998.
"Kondisi sosial politik di mana pemerintahan fasis Orde Baru pimpinan Soeharto berhasil ditumbangkan oleh gerakan rakyat tahun 98, kurang lebih sama dengan kondisi hari ini," kata Dimas.
Dimas menjelaskan bahwa ketidakstabilan ekonomi serta kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi indikator utama terjadinya krisis di tengah masyarakat.
"Kemudian melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar... Rakyat kesulitan untuk mencari makan, rakyat kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, yang diiringi dengan represivitas (tindakan menekan) yang luar biasa tinggi oleh pemerintahan," ucapnya.
Ia memandang gerakan rakyat pada tahun 1998 merupakan sebuah pencapaian sejarah yang besar meski masih memiliki kelemahan, terutama dalam pengorganisasian kelompok buruh dan petani.
Namun, jatuhnya pemerintahan Orde Baru di masa lalu dianggap sebagai bukti nyata bahwa perubahan kekuasaan secara masif dapat terjadi kembali jika pemerintah saat ini tidak segera melakukan pembenahan.
"Tapi apa pun itu, jatuhnya Soeharto tahun 98 adalah bukti nyata bahwa untuk menjatuhkan atau menggulingkan satu pemerintahan yang berkuasa 32 tahun dengan kekerasan militernya itu bukan mimpi di siang bolong. Dan saya rasa hukum yang sama secara subjektif dan objektif juga berlaku bagi rezim hari ini," ujar dia.
Penekanan Melalui Regulasi dan Undang-Undang
Seorang peserta aksi bernama Ferdi (26) menyatakan sepakat dengan istilah "reformati" untuk menggambarkan situasi demokrasi saat ini. Ia berpendapat bahwa tekanan terhadap ruang publik kini digerakkan melalui instrumen hukum.
"Bedanya, kalau dulu penindasannya terang-terangan pakai laras panjang, sekarang penindasannya dibungkus pakai stempel undang-undang, putusan pengadilan, dan seolah-olah demokratis karena kita masih disuruh nyoblos pas pemilu," ujarnya.
Bagi Ferdi dan massa lainnya, kehadiran di depan Istana Negara dalam Aksi Kamisan tidak hanya bertujuan untuk menuntut keadilan hakiki dari negara, melainkan juga memberikan sinyal pengingat kepada penguasa.
"Aksi Kamisan hari ini, buat kami, bukan lagi sekadar merayakan atau mengenang reformasi. Ini ibarat tahlilan. Kita sedang berdiri di sini untuk mengingatkan apabila pemerintah tidak berbenah, maka reformasi bisa saja terulang kembali seperti dahulu," tutup Ferdi.
