Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Jacobus K Mayong Padang mengkritik keras kemunduran demokrasi akibat maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme tepat pada peringatan 28 tahun Hari Reformasi Nasional yang jatuh pada Kamis, 21 Mei 2026.
Peringatan sejarah lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 ini bertepatan dengan momentum tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan semangat reformasi.
Jacobus mengingatkan bahwa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun awalnya menjanjikan kesejahteraan, namun pada praktiknya berjalan korup dan nepotis hingga memicu gerakan reformasi.
"Kelompok kroni menguasai jaringan perekonomian, kesenjangan ekonomi melebar antara segelintir kelompok yang kaya dan mayoritas rakyat yang miskin. Juga terjadi kesenjangan wilayah antara wilayah prioritas yang terbangun dengan wilayah yang terabaikan," ujar Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Mantan anggota DPR RI ini menilai bahwa setelah hampir tiga dekade reformasi berjalan, praktik penyimpangan kekuasaan justru semakin mengkhawatirkan di tingkat pejabat daerah hingga pusat.
"Coba amati, mulai dari wali kota, bupati, gubernur sampai presiden. Kan rata-rata memperjuangkan istri, suami, anaknya menjadi penggantinya," ujar Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Ia menyoroti rekayasa regulasi yang terjadi dalam kontestasi politik mutakhir untuk meloloskan figur tertentu demi kepentingan dinasti kekuasaan.
"Yang lebih gila, untuk meloloskan Gibran, aturan harus diubah," kata Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Jacobus meluapkan emosinya terhadap klaim para elite politik yang mengaku mementingkan rakyat di tengah situasi demokrasi yang menurutnya kian memburuk.
"Masih mau bilang mengutamakan kepentingan rakyat? Bohong!" tegas Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Selain masalah dinasti, ia menyoroti konflik Papua akibat investasi skala besar tanpa pelibatan masyarakat adat, serta ketidakseriusan pejabat daerah mengelola dana otonomi.
"Masa tidak ada putra Papua yang bisa jadi Kapolda di Sumatra Utara atau DKI," kata Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Ia mendesak dialog setara dan penentuan arah pembangunan secara adil di Papua agar pendekatan keamanan tidak lagi menjadi jalan tunggal penyelesaian masalah.
"Penyelesaian konflik Papua tidak bisa hanya dengan pendekatan keamanan. Harus ada dialog politik dan ekonomi yang adil, di mana suara masyarakat Papua menjadi penentu," ujarnya Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Dari Zhangjiajie, China, ia meminta elemen mahasiswa dan buruh terus mengawal kebijakan agar praktik merusak negara dihentikan.
"Wahai para elit, berhentilah membohongi rakyat," tutup Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai ketahanan demokrasi Indonesia justru menguat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mengacu pada Indeks Kemerdekaan Pers 2025 yang naik ke kategori cukup bebas.
Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ahmad Dofiri menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus menjalankan pembenahan menyeluruh di internal lembaga kepolisian.
Menurut Ahmad Dofiri, langkah reformasi institusi tersebut didasarkan atas serapan aspirasi publik demi memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa penguatan pengawasan eksternal telah disetujui untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan seluruh prosedur ketatanegaraan, termasuk penunjukan Kapolri, tetap tunduk pada persetujuan DPR sesuai mekanisme konstitusi.
