Anindito Aditomo Beberkan Dampak Perubahan Kurikulum Merdeka Era Nadiem Makarim

Anindito Aditomo Beberkan Dampak Perubahan Kurikulum Merdeka Era Nadiem Makarim

Mantan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo, membeberkan sejumlah langkah transformasi sistem pendidikan nasional di bawah kepemimpinan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui unggahan media sosial pada Senin, 18 Mei 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terhadap Nadiem Makarim yang menghadapi tuntutan pidana 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, sebagaimana dilansir dari Medcom.

"Apa persisnya yang dilakukan Nadiem sebagai menteri pendidikan? Bagaimana cara dia mengacak-acak pendidikan anak-anak kita? Saya akan bongkar habis di sini, mulai soal kurikulum, asesmen, sampai urusan guru dan kepala sekolah," tulis Nino dalam unggahannya dikutip Senin, 18 Mei 2026.

Sorotan yang dilayangkan oleh figur yang akrab disapa Nino ini berfokus pada kebijakan penggantian Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka yang dimulai sejak Tahun Ajaran 2022/2023.

"Mereka boleh meneruskan kurikulum yang mereka gunakan sebelumnya sambil mempelajari Kumer. Mereka diberi waktu sampai tahun ajaran 2026/2027 sebelum diwajibkan menerapkan Kumer," kata Nino.

Kebijakan ini memberikan kemandirian penuh bagi pihak sekolah untuk mendaftarkan diri secara langsung melalui platform resmi kementerian tanpa birokrasi perizinan yang rumit.

"Cukup mengisi formulir refleksi tentang kesiapan sekolahnya. Tidak perlu meminta izin dari dinas pendidikan. Tentu ini merepotkan kepala sekolah yang harus lebih mandiri dalam mengambil keputusan tentang kurikulum di sekolahnya," ujar dia.

Selain kemudahan pendaftaran, sistem evaluasi juga mengalami pergeseran dengan adanya instruksi pelaksanaan asesmen diagnostik di awal semester guna memetakan kemampuan literasi dan numerasi siswa secara spesifik.

"Sekolah diminta menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan para siswa," jelas Nino.

Fleksibilitas juga diterapkan pada struktur jam pelajaran yang dihitung per tahun, alokasi materi wajib yang dipangkas di buku teks, hingga kewajiban pengalokasian porsi pembelajaran berbasis proyek karakter.

"Misalnya, bagaimana cara mengelola sampah yang dihasilkan warga sekolah? Atau, apa yang bisa dilakukan siswa untuk membantu mengurangi bullying? Ini menyusahkan karena sekolah harus membagi ulang jam mengajar di antara guru-gurunya. Para guru juga harus belajar tentang metode pembelajaran baru. Waktu siswa menjadi tersita untuk belajar memimpin, bekerja sama, dan berpikir kreatif," ujar Nino.

Langkah paling signifikan dalam reformasi ini adalah penghapusan sekat penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada jenjang Sekolah Menengah Atas demi memberikan ruang pemilihan mata pelajaran pilihan di kelas 11.

"Sampai di sini, sudah mulai pahamkan bagaimana Nadiem bikin repot banyak orang?" ujar Nino.

Artikel terkait

Rekomendasi