Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan klarifikasi mengenai negosiasi antara pemerintah federal dan pemerintah Sabah terkait peninjauan hak hibah khusus Sabah sebesar 40 persen di bawah Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Anwar saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Sabah untuk meresmikan perayaan Kaamatan tingkat negara bagian.
"I will explain that tomorrow in Sabah. I will go to Sabah," kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Pernyataan singkat tersebut disampaikan Anwar setelah melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Saidina Hamzah, Kuala Lumpur, sehari sebelum keberangkatannya. Isu ini mencuat setelah Sekretaris Jenderal Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Datuk Armizan Mohd Ali, menyatakan bahwa peninjauan hak pendapatan di bawah Pasal 112C dan 112D Konstitusi Federal harus dilaksanakan tahun ini.
"I will be going to Sabah and the matter will be explained," ujar Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi pada 17 Oktober tahun lalu telah memerintahkan Pemerintah Federal untuk melakukan peninjauan bersama dengan pemerintah negara bagian dalam waktu 90 hari. Kesepakatan mengenai hak untuk periode tahun 1974 hingga 2021 tersebut harus dicapai dalam waktu 180 hari, yang mana batas waktu tersebut telah berakhir pada 15 April.
Selain membahas isu hak pendapatan Sabah, Anwar juga menyoroti kondisi politik domestik di tengah meningkatnya ketegangan global akibat kekerasan yang terus berlanjut di Gaza, Lebanon selatan, dan Iran.
"The effects of this situation are being felt even in our region. Countries with strong economic records and peaceful conditions are still affected to some extent," kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Anwar menekankan bahwa para pemimpin politik di Malaysia harus tetap rasional dan menghindari ketidakstabilan seperti yang terjadi di beberapa negara Barat. Menurutnya, stabilitas nasional dapat terjaga jika situasi dihadapi dengan kepala dingin.
"That is why our politics should not be driven by sentiment," ujar Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Pemerintah federal menegaskan komitmennya untuk memperbaiki posisi resmi pemerintahan sebelumnya demi memastikan hak-hak Sabah yang tertuang dalam Konstitusi Federal tetap diakui. Langkah penyelesaian ini terus diupayakan oleh GRS bersama pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor.
"We must remain calm, exercise wisdom, and focus on safeguarding the welfare of the people, rather than behaving irrationally," kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
