Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan protes keras Malaysia atas keputusan Norwegia mencabut izin ekspor sistem Naval Strike Missile (NSM) dan sistem peluncur terkait pada Kamis, 14 Mei 2026.
Keberatan tersebut disampaikan langsung oleh Anwar kepada Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, melalui sambungan telepon. Anwar menegaskan bahwa langkah sepihak tersebut tidak dapat diterima oleh pemerintah Malaysia.
Malaysia diklaim telah memenuhi seluruh kewajiban dalam kontrak pertahanan yang diteken sejak 2018 secara teliti dan setia tanpa keraguan. Namun, pihak Norwegia dinilai tidak memberikan komitmen serupa.
"Norway had failed to reciprocate the same level of commitment and good faith." ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Anwar memperingatkan bahwa pembatalan ini akan berdampak buruk pada kesiapan operasional pertahanan Malaysia, khususnya program modernisasi Littoral Combat Ship (LCS). Dampak tersebut diprediksi akan meluas hingga ke keseimbangan regional.
"I made it plain that this decision will have grave consequences for Malaysia’s defence operational readiness and the Littoral Combat Ship (LCS) modernisation programme." kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Pemimpin Malaysia tersebut menegaskan bahwa kontrak yang telah ditandatangani merupakan instrumen formal yang harus dihormati. Ia mengkritik cara pembatalan yang dianggap dilakukan secara semena-mena.
"They are not confetti to be scattered in so capricious a manner." kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Anwar menambahkan bahwa jika pemasok pertahanan Eropa merasa memiliki hak untuk mengingkari kesepakatan tanpa sanksi, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang.
"If European defence suppliers reserve the right to renege with impunity, their value as strategic partners flies out the window." ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin sebelumnya juga menyatakan keterkejutannya atas pemutusan pengiriman rudal untuk Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) pada Selasa, 12 Mei 2026.
Rudal yang dipesan sejak 2018 tersebut seharusnya tiba dua bulan lalu, namun tiba-tiba diblokir oleh pemerintah Norwegia beberapa hari sebelum pengapalan karena penolakan izin ekspor.
Saat ini, Pemerintah Malaysia sedang mengupayakan penyelesaian masalah tersebut melalui saluran diplomatik. Proses ini melibatkan diskusi intensif antara Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dari kedua negara.
