Pemerintah Arab Saudi kembali memperketat regulasi terkait pelaksanaan ibadah haji 2026. Langkah ini diambil guna memastikan ketertiban selama musim ibadah berlangsung.
Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menetapkan tindakan hukum yang tegas bagi siapa saja yang kedapatan menunaikan atau mencoba melaksanakan ibadah haji tanpa memiliki dokumen izin resmi.
Sanksi finansial yang disiapkan bagi para pelanggar aturan ini mencapai 20 ribu riyal Saudi atau berkisar sekitar Rp93 juta. Kebijakan ini menyasar seluruh individu yang nekat berhaji secara ilegal, termasuk masyarakat yang menyalahgunakan masa berlaku visa mereka.
Selain hukuman denda, otoritas setempat juga menerapkan sejumlah tindakan disipliner tambahan bagi individu yang melanggar. Jenis sanksi yang diberlakukan meliputi denda maksimal SAR20.000 atau sekitar Rp93 juta, deportasi ke negara asal, serta pemblokiran atau larangan masuk kembali ke wilayah Arab Saudi selama 10 tahun.
Penerapan pengawasan intensif ini dijadwalkan berlangsung sepanjang musim haji. Seperti dilansir dari Kompas, aturan pengetatan tersebut mulai diaktifkan sejak 1 Dzulqa’dah 1447 Hijriah atau 19 April 2026.
Masa berlaku pengawasan ini akan terus berjalan hingga 14 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan pada 1 Juni 2026. Lini masa tersebut sengaja dipilih karena mencakup seluruh rangkaian fase persiapan hingga puncak pelaksanaan ibadah.
Otoritas keamanan menilai pembatasan dan pemantauan ketat ini menjadi instrumen penting. Hal tersebut demi menjamin aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan bagi jutaan jemaah resmi yang datang dari berbagai belahan dunia.
Imbauan dan Layanan Pengaduan Resmi
Pihak berwenang mengimbau seluruh calon jemaah untuk senantiasa menaati regulasi formal yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Partisipasi aktif dan kerja sama dengan aparat keamanan serta petugas di lapangan sangat diharapkan agar seluruh prosesi ibadah berjalan tanpa hambatan.
Masyarakat juga diminta untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk indikasi atau praktik pelanggaran haji ilegal yang terjadi di lapangan. Guna mempermudah penanganan hal tersebut, saluran komunikasi khusus telah disediakan.
Bagi masyarakat yang berada di wilayah Makkah, Riyadh, dan wilayah Timur, laporan dapat disampaikan melalui nomor darurat 911. Sementara itu, untuk aduan di luar wilayah-wilayah tersebut, masyarakat dapat menghubungi nomor 999.
