Pemerintah Amerika Serikat mendadak membatalkan rencana pengerahan sekitar 4.000 tentara dari Tim Tempur Brigade Lapis Baja ke-2 ke Polandia pada Sabtu (16/5/2026). Kebijakan mendadak ini memicu kebingungan sekutu Barat di tengah penataan ulang pasukan militer Washington di kawasan Eropa.
Keputusan pembatalan tersebut dilaporkan berkaitan dengan langkah jangka pendek sebelum Amerika Serikat melanjutkan rencana pengurangan sekitar 5.000 tentara dari Jerman. Konflik bersenjata melawan Iran serta tekanan Presiden Donald Trump agar negara-negara Eropa meningkatkan belanja pertahanan turut memicu ketegangan geopolitik ini.
Pelaksana tugas kepala staf Angkatan Darat Amerika Serikat, Jenderal Christopher LaNeve, memberikan keterangan dalam sidang bersama kongres pada Jumat (15/5/2026). Ia menjelaskan bahwa pimpinan Komando Eropa telah menerima instruksi pemotongan personel militer tersebut.
"Kepala Komando Eropa AS menerima instruksi tentang pengurangan pasukan," kata Jenderal Christopher LaNeve, Plt kepala staf Angkatan Darat AS.
Christopher LaNeve menambahkan bahwa sebagian elemen unit sebenarnya telah berada di luar negeri dan logistik persenjataan sudah dalam proses pengiriman. Ia terus menjalin komunikasi intensif dengan pimpinan Komando Eropa untuk menentukan unit yang akan diefektifkan.
"Saya telah berkonsultasi secara intensif dengannya mengenai unit pasukan mana (yang akan dikurangi), dan ... yang paling masuk akal adalah agar brigade tersebut tidak ditempatkan di wilayah operasi," kata LaNeve, merujuk pada Tim Tempur Brigade Lapis Baja ke-2.
Christopher LaNeve juga menegaskan kembali kerja samanya dengan pimpinan militer di Eropa untuk memastikan efektivitas penataan operasional tersebut.
"Saya telah bekerja sama dengannya dalam konsultasi erat tentang unit pasukan apa yang akan digunakan, dan itu... paling masuk akal bagi brigade tersebut untuk tidak melakukan pengerahan di wilayah tersebut," kata LaNeve.
Kebijakan penarikan ini dipastikan telah disepakati sejak beberapa hari sebelum sidang kongres dilaksanakan. Hal itu diperkuat oleh pernyataan dari pimpinan sipil departemen militer Amerika Serikat.
"beberapa hari yang lalu." kata Dan Driscoll, Menteri Angkatan Darat.
Keputusan mendadak ini memicu kritik tajam di internal parlemen Amerika Serikat karena dinilai merugikan hubungan diplomatik. Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon, mengecam koordinasi buruk yang membuat pemerintah Polandia terkejut tanpa pemberitahuan awal.
"Mereka menelepon saya kemarin. Mereka tidak tahu, mereka terkejut," kata Don Bacon, Anggota DPR Partai Republik.
Don Bacon sangat menyesalkan keputusan sepihak dari otoritas pertahanan tersebut. Ia secara terbuka menyampaikan kritik kerasnya terhadap kebijakan Washington.
Dia menyebut pembatalan pengerahan tersebut sebagai "tercela" dan "memalukan bagi negara kita." kata Bacon.
Langkah pembatalan ini juga mengejutkan anggota legislatif lainnya di parlemen. Senator dari Partai Demokrat, Jeanne Shaheen, menyatakan bahwa pihak Kongres sama sekali tidak mendapatkan informasi awal terkait pembatalan tersebut.
"Sejauh yang saya tahu, kami tidak diberi pemberitahuan mengenai hal itu," ujarnya.
Jeanne Shaheen kembali menegaskan keterkejutannya saat berbicara kepada awak media di lingkungan parlemen.
"Sepengetahuan saya, kami tidak diberi tahu soal itu," ujarnya kepada awak media.
Di sisi lain, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyatakan telah berkomunikasi dengan pihak terkait mengenai penataan logistik militer ini. Ia menegaskan telah menerima garansi penuh bahwa situasi ini tidak akan mengganggu stabilitas negaranya.
"Saya menerima jaminan bahwa keputusan ini bersifat logistik dan tidak akan secara langsung mempengaruhi kemampuan pertahanan maupun keamanan kami," kata Tusk dalam konferensi pers Jumat waktu setempat.
Kekhawatiran internal Pentagon juga sempat mencuat setelah laporan Politico menyebutkan sejumlah pejabat militer tidak mengetahui rencana ini sebelumnya. Seorang pejabat Amerika Serikat yang dikutip secara anonim mengonfirmasi kebingungan di internal mereka.
“Kami sama sekali tidak tahu keputusan ini akan datang,” kata seorang pejabat AS yang dikutip Politico.
Kritik eksternal datang dari mantan Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa, Letjen Ben Hodges. Ia menilai pembatalan pengerahan pasukan lapis baja ini melemahkan posisi tawar sekutu terhadap potensi agresi Rusia di Eropa Timur.
“Pasukan ini seharusnya menjadi bagian penting dari efek penangkal terhadap Rusia. Sekarang aset penting itu justru dibatalkan,” kata Hodges.
Letjen Ben Hodges juga menyayangkan keputusan ini mengingat loyalitas pertahanan yang selama ini ditunjukkan oleh Warsawa.
“Mereka melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan sekutu yang baik. Tetapi justru ini yang terjadi,” ujarnya.
Pergeseran kalkulasi keamanan juga disoroti oleh mantan pejabat Finlandia, Joel Linnainmaki. Menurutnya, keputusan ini memaksa negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia untuk menanggung beban pertahanan yang lebih besar.
“Bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, keputusan ini akan mengubah kalkulasi keamanan mereka,” katanya.
Sementara itu, Jerman selaku sekutu dekat mendesak adanya penurunan ketegangan di jalur perdagangan internasional imbas konflik geopolitik yang menyeret Timur Tengah. Perwakilan Jerman, Johann Wadephul, menyampaikan tuntutan negaranya melalui media sosial X.
"As sekutu dekat AS, kami memiliki tujuan yang sama: Iran harus sepenuhnya dan secara terverifikasi meninggalkan senjata nuklir dan segera membuka Selat Hormuz seperti yang juga dituntut oleh Menteri Luar Negeri (AS) Marco Rubio," tulis Johann Wadephul di X.
