Amerika Serikat (AS) dan Israel dilaporkan sedang menyusun kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Iran. Langkah diplomasi ini diambil guna meredam krisis yang sedang bergejolak di Selat Hormuz.
Dikutip dari Suara, rancangan kesepakatan tersebut mencakup pelonggaran sanksi ekonomi terbatas serta pencairan aset keuangan Iran yang dibekukan di luar negeri. Sebagai imbalannya, Teheran diwajibkan menghentikan blokade maritim global di jalur tersebut.
Meski demikian, perjanjian taktis ini dinilai tidak menyelesaikan akar konflik utama antarnegara. Isu krusial seperti program nuklir dan pengembangan rudal balistik milik Iran tetap belum menemukan solusi jangka panjang.
Operasi militer skala besar yang diluncurkan oleh AS dan Israel awalnya bertujuan meruntuhkan rezim Republik Islam Iran. Namun, kedua belah pihak kini justru bergerak mendekati nota kesepahaman darurat.
Perjanjian ini diproyeksikan akan membuat kondisi finansial Iran porak-poranda serta basis industri militernya terdegradasi parah. Kendati demikian, perekonomian negara tersebut diperkirakan tidak sampai hancur total.
Pasar minyak mentah langsung merespons kabar perundingan ini. Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan tipis ke angka US$95 per barel, sementara jenis Brent bergerak di kisaran US$97 per barel.
Di sisi lain, dominasi kelompok garis keras Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) diprediksi akan semakin kuat dalam konstelasi politik Teheran. Kondisi internal politik Iran ini diperkirakan lebih kokoh dibandingkan masa sebelum perang.
Sejumlah diplomat, pejabat, dan analis kawasan Timur Tengah memandang memorandum ini bukan sebagai terobosan perdamaian yang abadi. Kesepakatan dalam waktu dekat tersebut dinilai murni sebagai transaksi taktis jangka pendek.
Kebijakan ini diambil demi membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz dan meredam tekanan ekonomi di pasar finansial global. Langkah ini juga memberi ruang bagi Presiden AS Donald Trump untuk menarik diri secara politis dari perang.
"Ada keberhasilan militer taktis yang luar biasa, namun sama sekali tidak ada keuntungan strategis yang fundamental. Tidak ada satu pun berkas masalah yang benar-benar telah diselesaikan," ujar Dennis Ross, mantan diplomat senior Amerika Serikat dalam analisisnya.
Sejak serangan udara bersama AS-Israel ditekankan ke wilayah Iran pada 28 Februari lalu, Donald Trump menegaskan operasi bertujuan melenyapkan ancaman nuklir. Namun, cetak biru memorandum menunjukkan adanya kompromi yang sangat pragmatis.
Bagi pejabat Iran, kesepakatan sempit ini dipandang sebagai strategi cerdas untuk membeli waktu. Mereka berusaha memulihkan stabilitas domestik dan meredam gejolak ekonomi warga lokal tanpa harus menyerah pada isu kedaulatan.
Di sisi lain, Trump membutuhkan pernyataan resmi yang dapat diklaim sebagai keberhasilan menekan stok uranium kadar tinggi Iran. Fokus politik ini berkaitan dengan persiapan Pemilihan Umum Paruh Waktu Kongres AS pada November mendatang.
Meskipun demikian, akar utama konflik tetap tidak tersentuh oleh kedua pihak. Iran tetap menolak menghentikan program pengayaan uranium, Washington enggan memberi jaminan keamanan, dan Israel tetap bersikap agresif terhadap musuhnya.
Dua sumber regional mengungkapkan bahwa Trump kemungkinan besar hanya akan membawa pulang kesepakatan gencatan senjata berdurasi pendek dengan klausul nuklir multitafsir. Sementara itu, kendali perairan de facto dinilai akan tetap berada di tangan militer Teheran.
"Terlepas dari bagaimana struktur biaya lintasan kapal diatur nantinya, perairan tersebut secara de facto akan tetap di bawah kendali Iran," ungkap salah satu analis kawasan, dikutip via Reuters.
Pemerintah AS dikabarkan mulai melonggarkan tuntutan terkait pembongkaran rudal balistik Iran. Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran mendalam bagi pihak Israel serta negara-negara Arab di kawasan Teluk.
Hambatan terbesar saat ini adalah tuntutan Iran yang mengaitkan damai Selat Hormuz dengan keharusan Israel menghentikan gempuran terhadap Hizbullah di Libanon. Trump sendiri mulai melunak dan mendesak Israel menahan diri dari membombardir kota Beirut.
Sebagai langkah awal, Iran menegaskan pencairan dana beku sebesar USD 12 miliar harus dieksekusi terlebih dahulu sebelum diplomasi berjalan. Langkah ini rentan mengundang kritik domestik bagi Trump karena dianggap meniru kebijakan mantan Presiden Barack Obama pada tahun 2015 silam.
