Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa para pemimpin Asia Tenggara membahas penyelesaian konflik Myanmar melalui jalur dialog inklusif dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Sabtu (9/5/2026).
Situasi terbaru di Myanmar pascapelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pembentukan pemerintahan baru menjadi poin utama pembahasan para pimpinan negara. Dilansir dari Nasional, Indonesia secara konsisten mendorong proses politik yang damai dan melibatkan seluruh pihak terkait.
“Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu address masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik,” kata Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Implementasi lima poin konsensus (five point consensus) tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam menangani krisis di negara tersebut. Sugiono menyebutkan adanya sejumlah langkah positif dari pemerintah baru Myanmar yang mendapatkan apresiasi dari para pemimpin kawasan.
“Setelah pemilu, ada beberapa gesture positif yang dinilai juga perlu apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar, sekitar enam ribu lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi,” ujarnya Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Perubahan status tahanan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi dipandang sebagai bagian dari pemenuhan komitmen Myanmar terhadap kesepakatan regional. Negara-negara anggota sepakat untuk terus menjalin komunikasi aktif agar Myanmar dapat menyelesaikan masalah internalnya secara mandiri.
“Pada intinya semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concern-nya, dan terus meng-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya,” tuturnya Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Selain persoalan Myanmar, forum tersebut juga mendengarkan visi Presiden Prabowo Subianto mengenai stabilitas kawasan. Presiden menekankan pentingnya manajemen konflik di wilayah perbatasan melalui negosiasi, termasuk dalam merespons ketegangan antara Thailand dan Kamboja.
“Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi in the meantime kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan yang kemudian bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan rakyat negara masing-masing,” kata Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Prinsip kolaborasi ini menjadi landasan diplomasi Indonesia dalam mengelola perselisihan di Asia Tenggara. Pemerintah mengedepankan solusi bersama yang memberikan dampak ekonomi dan sosial langsung bagi warga di daerah terdampak konflik.
“Seperti juga yang kita lakukan, kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan di perbatasan, dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama,” ucap Sugiono, Menteri Luar Negeri.
