Pemimpin ASEAN sepakat untuk mengintensifkan dialog dengan pemerintahan baru Myanmar guna mencari solusi perdamaian dan rekonsiliasi nasional pada Senin, 11 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Filipina yang membahas perkembangan pasca-pemilu di Myanmar.
Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menjelaskan bahwa para menteri luar negeri telah menyetujui perlunya komunikasi berkelanjutan dengan mitra di Myanmar. Dialog ini bertujuan untuk mendengar perkembangan terbaru serta memberikan masukan dari negara-negara anggota lainnya.
"Para menteri sepakat akan perlunya mengadakan pertemuan daring untuk mendengar perkembangan dari pihak Myanmar dan, tentu saja, bagi pihak Myanmar untuk dapat mendengar pandangan dan masukan dari mitra di ASEAN," kata Kao Kim Hourn, Sekretaris Jenderal ASEAN.
Kao menegaskan bahwa proses rekonsiliasi akan dipimpin dan diatur oleh pihak Myanmar sendiri. Prioritas utama blok regional ini adalah memastikan penghentian kekerasan secara menyeluruh di negara tersebut.
"Yang perlu ditekankan adalah untuk memastikan tidak ada lagi kekerasan dan bahwa rekonsiliasi nasional sejati dapat terwujud," demikian Sekjen Kao.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan bahwa situasi Myanmar menjadi topik bahasan utama dalam forum retret di Cebu. Indonesia menekankan bahwa proses politik di Myanmar harus bersifat inklusif untuk menjawab akar persoalan.
"Kemudian, pada kesempatan retreat kemarin, juga dibahas mengenai situasi di Myanmar, seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu telah terjadi, kemudian pemerintahan yang baru hasil pemilu tersebut sudah terbentuk. Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang berlangsung harus inklusif, kemudian mampu men-address masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri RI.
Sugiono menambahkan bahwa beberapa langkah positif dari pemerintah baru Myanmar, seperti pembebasan ribuan tahanan politik, perlu mendapatkan apresiasi. Hal ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemenuhan Konsensus Lima Poin.
"Setelah pemilu ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi," ucap Sugiono, Menteri Luar Negeri RI.
Langkah-langkah tersebut dianggap sebagai kemajuan penting dalam kerangka kewajiban internasional Myanmar. Indonesia terus mendorong agar Myanmar tetap dirangkul sebagai bagian dari keluarga besar Asia Tenggara.
"Saya kira ini merupakan satu progres dalam rangka memenuhi five-point consensus yang menjadi kewajiban," sambung Sugiono, Menteri Luar Negeri RI.
Meskipun ada gestur positif, situasi internal ASEAN tetap diwarnai perbedaan pandangan mengenai kehadiran perwakilan Myanmar. Berdasarkan laporan AFP, Kementerian Luar Negeri Myanmar sempat mengeluhkan sikap beberapa negara anggota yang dianggap masih melakukan tindakan diskriminatif.
"Perkembangan positif yang terjadi di Myanmar telah diakui dengan baik oleh sebagian besar negara anggota ASEAN. Namun, terlihat bahwa beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara," sebut Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa mereka telah bersabar menghadapi perlakuan yang dianggap tidak adil selama lima tahun terakhir. Mereka menuntut pengakuan atas hak-hak demokrasi yang diklaim telah digunakan oleh rakyatnya.
"Selama lima tahun terakhir, meskipun menghadapi perlakuan tidak adil yang timbul dari posisi beberapa negara anggota ASEAN, Myanmar telah bersabar," ujar Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Dalam KTT tersebut, menteri luar negeri dari beberapa negara anggota juga memberikan tanggapan tegas. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan memberikan penilaian mengenai kesiapan Myanmar dalam forum resmi organisasi.
"Myanmar belum siap untuk hadir di meja konferensi karena kekejaman terhadap warga negara mereka sendiri masih terjadi," kata Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.
Sebagai hasil kesepakatan terbaru, ASEAN mengizinkan diplomat Myanmar mengikuti agenda sampingan secara virtual mulai Juli mendatang. Kebijakan ini merupakan penyesuaian terhadap struktur pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Min Aung Hlaing.
