Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti menyoroti perdebatan terkait pelarangan penayangan film dokumenter berjudul 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' di sejumlah daerah pada Kamis (14/5/2026). Dilansir dari Nasional, Azis menekankan bahwa meskipun kritik terhadap pembangunan di Papua bersifat sah dalam demokrasi, setiap karya harus memiliki tanggung jawab etik.
"Kita harus jujur mengatakan, kritik terhadap pembangunan Papua adalah sesuatu yang sah. Demokrasi memang memerlukan suara-suara yang mengingatkan negara agar tidak kehilangan nurani. Tidak ada pembangunan yang boleh kebal dari kritik," ujar Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Politisi Gerindra tersebut memberikan penekanan bahwa esensi demokrasi tidak hanya berhenti pada kebebasan bersuara, tetapi juga mencakup aspek moralitas dalam menyampaikan pesan kepada publik.
"Tetapi demokrasi juga memerlukan tanggung jawab etik," tambah Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Azis mengkhawatirkan adanya penggiringan persepsi yang tidak berimbang dalam karya tersebut. Menurutnya, narasi yang dibangun secara terus-menerus tanpa adanya sisi lain dapat berubah menjadi alat propaganda yang merusak kepercayaan masyarakat.
"Dan penggiringan persepsi yang terus-menerus dipelihara dapat berubah menjadi propaganda sosial yang memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri," sambung Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Dalam pandangannya, film karya Dandhy Dwi Laksono ini lahir dari lingkungan dokumenter advokatif yang memiliki orientasi perjuangan tertentu. Ia menilai film tersebut bukan merupakan laporan jurnalistik netral yang menjaga jarak dengan semua pihak terkait.
"Itu hak kreatif pembuat film. Tetapi justru karena itulah masyarakat perlu membaca film semacam ini dengan kesadaran kritis yang lebih tinggi. Sebab dalam banyak bagian, film tersebut membangun narasi emosional yang sangat kuat tentang Papua Selatan, tentang hutan yang hilang, tanah adat yang berubah, masyarakat yang merasa tersingkir, dan pembangunan yang dipotret seolah hadir terutama sebagai ancaman," tutur Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Ia menambahkan bahwa realitas di Papua sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar pertentangan antara negara dengan masyarakat adat. Azis menyebut ada banyak aspirasi warga lokal yang justru menginginkan kemajuan ekonomi.
"Padahal kenyataan Papua jauh lebih rumit daripada itu. Papua bukan ruang hitam putih. Di sana ada masyarakat adat yang kritis terhadap pembangunan. Tetapi ada pula orang asli Papua yang berharap anak-anaknya keluar dari kemiskinan," kata Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Selain itu, posisi strategis Papua membuat wilayah tersebut rentan terhadap perang persepsi global. Azis mengingatkan bahwa isu lingkungan dan hak adat sering kali digunakan sebagai instrumen politik internasional untuk mendelegitimasi negara berkembang.
"Semua itu bisa menjadi isu yang sah secara moral. Tetapi pada saat yang sama, seluruh isu tersebut juga sangat mudah dipakai sebagai instrumen mobilisasi politik, tekanan internasional, bahkan pembentukan delegitimasi terhadap negara berkembang yang sedang bertarung mengelola sumber daya strategisnya," ucap Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Terkait pola distribusinya, film ini diketahui tidak melalui jalur komersial umum melainkan lewat jaringan komunitas dan kampus. Azis menilai metode ini efektif dalam membentuk suasana batin kolektif yang satu arah.
"Di sinilah propaganda modern bekerja paling efektif: bukan dengan memaksa orang percaya, tetapi dengan membentuk suasana batin kolektif yang perlahan membuat masyarakat hanya mampu melihat satu sisi kenyataan," tegas Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Ia berharap ada perubahan cara pandang dalam pembangunan Papua dengan lebih mengedepankan keterhubungan batin dan identitas budaya masyarakat setempat agar tidak dianggap sebagai sesuatu yang asing.
"Padahal Papua membutuhkan lebih dari sekadar kemarahan. Papua membutuhkan jalan keluar. Dan jalan keluar itu tidak mungkin dibangun dengan saling meniadakan. Negara tidak boleh anti kritik. Tetapi kritik juga tidak boleh kehilangan tanggung jawab etiknya terhadap masa depan sosial sebuah masyarakat," lanjut Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Azis menyimpulkan bahwa tantangan utama selama ini adalah minimnya ruang bagi denyut kehidupan lokal untuk menjadi subjek utama pembangunan nasional.
"Di sinilah perubahan cara pandang menjadi sangat penting. Papua tidak boleh diperlakukan hanya sebagai hamparan sumber daya nasional. Papua harus dilihat sebagai ruang hidup manusia yang memiliki sejarah, memori kolektif, identitas budaya, dan harga diri sosial," imbuh Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Sebelum pernyataan ini keluar, sejumlah insiden pembubaran acara nonton bareng (nobar) film tersebut terjadi di Universitas Mataram (Unram) pada Kamis (7/5/2026) dan UIN Mataram. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti polemik ini.
"Kemudian terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif. Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI pada Selasa (12/5/2026).
