Evaluasi menyeluruh terhadap sasaran penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna memperbaiki tata kelola program tersebut. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6/2026).
Langkah penataan ini diambil agar penyaluran intervensi gizi dari pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran. Seperti dilansir dari Detik Finance, salah satu rencana penataan tersebut adalah dengan tidak memberikan fasilitas MBG kepada sekolah-sekolah kaya yang kondisi ekonomi keluarganya sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Penataan ulang porsi penerima manfaat ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala BGN yang menegaskan bahwa fokus program akan dialihkan kepada anak-anak yang paling membutuhkan bantuan gizi.
"Kami akan refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya (dapat MBG). Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus," ujar Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.
Pemerintah selanjutnya akan memeriksa kembali data puluhan juta penerima manfaat yang ada saat ini. Evaluasi kuota tersebut dilakukan untuk membuka peluang bagi anak-anak di wilayah lain yang selama ini belum mendapatkan jangkauan program.
"Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," terang Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.
Selain melakukan penataan ulang pada sektor penerima, BGN juga menetapkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara terhadap pembukaan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau titik dapur baru program MBG.
"Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya 27.877. Jadi, per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata," beber Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional.
Pascapenataan titik operasional tersebut, target penyediaan makanan bergizi ke depan akan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pendirian Dapur Umum di kawasan tersebut direncanakan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dana hibah agar tidak membebani APBN.
