Badan Gizi Nasional mengalihkan fokus program Makan Bergizi Gratis dari mengejar kuantitas target penerima menjadi peningkatan kualitas pelayanan gizi. Langkah penataan ulang sasaran ini dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Pusat pada Kamis (4/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
"Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, 'mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.' Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menjelaskan bahwa pembenahan akan dititikberatkan pada peningkatan standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan kualitas sumber daya manusia. Evaluasi kelayakan penerima juga menyasar sekolah kategori mampu untuk dialihkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
"Jadi bisa saja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini. Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita)," terang Nanik.
Intervensi gizi dinilai paling krusial bagi kelompok ibu hamil hingga anak sekolah dasar berdasarkan masukan para pakar. Pengetatan ini dibarengi dengan ancaman pembekuan operasional bagi satuan pelayanan yang tidak memprioritaskan kelompok rentan tersebut.
Kebijakan penghentian sementara pembangunan dapur baru turut diberlakukan demi efisiensi anggaran negara. Saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur yang telah beroperasi, namun distribusinya masih menumpuk di kawasan aglomerasi.
"Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup menus enam saja, ya sudah enam saja. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," tutur Nanik.
Badan Gizi Nasional kini sedang melakukan pemetaan kebutuhan riil anak-anak di setiap daerah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Langkah moratorium sewa dapur baru ini diambil untuk mengoptimalkan kapasitas yang ada.
"Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata berapa kira-kira satu kecamatan atau satu kabupaten yang idealnya berapa. Ini gampang banget," tambah Nanik.
Optimalisasi sarana di wilayah terpencil dilakukan dengan memanfaatkan kantin sekolah yang sudah tersedia, mengingat jumlah siswa di daerah tersebut relatif sedikit. Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur dapur baru di lokasi berpopulasi rendah tidak efisien.
"Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah.b Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," kata Nanik.
Skema pendanaan non-APBN kini mulai dibuka melalui program tanggung jawab sosial perusahaan sektor BUMN dan swasta serta dana hibah internasional. Langkah ini diambil guna menekan beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan program jangka panjang.
"Dulu kan formasinya digunakan, dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," terang Nanik.
