Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram memicu penghentian operasional sementara pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Jumat, 8 Mei 2026.
Dampak dari berhentinya aktivitas unit kerja Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut mengganggu jalannya program layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah, seperti dilansir dari Detik Health.
Wilayah yang terdampak penutupan fasilitas dapur umum ini meliputi Kabupaten Manggarai, Timor Tengah Utara (TTU), Kota Kupang, Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Sumba Barat.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendrayudha menjelaskan bahwa penutupan pelayanan penyuplai makanan bergizi ini terjadi secara bertahap akibat kendala pasokan bahan bakar.
"SPPG berhenti operasional sementara disebabkan kelangkaan gas di beberapa wilayah Provinsi NTT. Penghentian berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026," ujar Dadang Hendrayudha, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kabupaten Manggarai menjadi daerah pertama yang mengalami hambatan pada 8 Mei 2026, di mana sejumlah dapur produksi tidak mampu melanjutkan pembuatan makanan karena stok elpiji yang menipis.
Krisis energi ini kemudian meluas ke Kabupaten TTU, Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat dalam kurun waktu tanggal 11 hingga 12 Mei 2026.
Ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan tabung elpiji ukuran 12 kilogram menjadi faktor utama terhambatnya proses pengolahan makanan harian bagi masyarakat oleh sebagian besar SPPG.
"Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram memengaruhi operasional SPPG di lapangan sehingga beberapa layanan belum dapat berjalan normal sampai pasokan kembali tersedia," kata Dadang Hendrayudha, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN).
Saat ini, pihak BGN sedang melakukan pemantauan intensif terhadap situasi terkini di lapangan serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait guna memulihkan jalur distribusi gas.
Pemerintah berupaya mempercepat ketersediaan pasokan elpiji agar aktivitas dapur MBG di provinsi tersebut segera aktif kembali dan pemenuhan gizi warga tidak mengalami hambatan yang berkepanjangan.
