Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG nasional berada dalam kondisi aman saat memberikan laporan kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Kondisi cadangan energi tersebut, termasuk minyak mentah, saat ini dilaporkan telah melampaui standar minimum nasional. Kepastian pasokan ini disampaikan Bahlil dilansir dari Nasional guna merespons dinamika kebutuhan energi di dalam negeri.
"Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude (minyak mentah), semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insyaallah enggak ada masalah," ujar Bahlil, Menteri ESDM.
Selain mengenai ketahanan energi, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan penataan perizinan sektor pertambangan di Indonesia. Bahlil menjelaskan adanya evaluasi terhadap perusahaan yang tidak memanfaatkan izin secara aktif.
"Saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi enggak pernah dijalankan," jelas Bahlil, Menteri ESDM.
Pemerintah kini fokus meninjau kembali status Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbengkalai sesuai arahan Presiden sebelumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi kepala negara dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam.
"Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," imbuh Bahlil, Menteri ESDM.
Laporan mengenai keamanan stok nasional ini muncul di tengah keluhan masyarakat mengenai keterbatasan akses bahan bakar di sejumlah wilayah. Kendala distribusi sebelumnya dilaporkan terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, serta kawasan Labuan Bajo.
Dampak kelangkaan juga terpantau di pesisir Sumatera Barat pada awal Mei 2026, khususnya untuk jenis Pertalite. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyoroti kerentanan ekonomi masyarakat pesisir akibat gangguan pasokan bahan bakar subsidi tersebut.
"Ketika nelayan sulit mendapatkan Pertalite, masalahnya sudah masuk ke jantung ekonomi pesisir. Dampaknya cepat terasa di pasar, pasokan ikan turun, harga protein rakyat naik, dan pedagang ikan kehilangan volume penjualan," ujar Syafruddin, Ekonom Universitas Andalas.
