Bareskrim Polri menggerebek markas judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Sabtu (9/5/2026) yang melibatkan ratusan warga negara asing. Pengungkapan ini menjadi indikasi kuat bahwa Indonesia mulai beralih fungsi menjadi pusat operasi kejahatan siber lintas negara, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Pihak kepolisian mengamankan total 321 orang dalam operasi tersebut dengan mayoritas merupakan WNA. Data menunjukkan terdapat 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, serta masing-masing tiga warga Malaysia dan Kamboja.
Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, menjelaskan bahwa infrastruktur internet yang memadai di Jakarta menjadi daya tarik utama sindikat internasional. Ia menyoroti bagaimana kualitas koneksi di gedung lokasi penggerebekan sangat mendukung operasional digital skala besar.
"Artinya infrastruktur di Jakarta khususnya di gedung (Hayam Wuruk) yang bersangkutan sudah membaik," kata Alfons Tanujaya, Pakar keamanan siber Vaksincom.
Alfons menambahkan bahwa keramahtamahan masyarakat lokal membuat aktivitas para pekerja asing tersebut sulit terdeteksi oleh lingkungan sekitar. Markas tersebut diketahui telah beroperasi selama dua bulan sebelum akhirnya ditindak aparat.
"Jadi kita belajar lagi, enggak perlu saling menyalahkan apa yang sudah terjadi," ujarnya Alfons Tanujaya, Pakar keamanan siber Vaksincom.
Warga di sekitar lokasi sebenarnya telah menaruh kecurigaan terhadap aktivitas di dalam gedung. Ananda, salah satu warga, mengaku sering melihat banyak warga negara asing keluar masuk gedung tersebut selama beberapa bulan terakhir.
"Biasanya suka banyak orang asing kayak Vietnam gitu di sini. Aku dari awal sudah curiga sih," kata Ananda, warga sekitar lokasi.
Saksi lain melaporkan bahwa para pekerja di gedung tersebut memiliki bahasa yang tidak dikenal dan gaya berpakaian yang tidak lazim bagi pegawai kantor. Petugas keamanan sekitar, Sulaiman, mencatat adanya keanehan pada penampilan para penghuni gedung.
"Aneh bahasanya (asing). Saya sudah mencirikan lah, cuma ya enggak kelihatan gara-gara (kerjanya) online. Cuma ya curiga saja," tutur Sulaiman, petugas keamanan gedung sekitar.
Narasi mengenai kecurigaan tersebut semakin kuat karena para pekerja sering terlihat hanya mengenakan celana pendek saat berada di area kantor. Sulaiman membandingkan hal tersebut dengan standar berpakaian karyawan pada umumnya.
"Katanya ada yang kayak WNA pakai celana pendek, sedangkan biasanya orang kantoran kan pasti celana panjang," katanya Sulaiman, petugas keamanan gedung sekitar.
Chairman CISSReC, Pratama Persada, menyatakan bahwa masifnya pengguna mobile banking dan dompet digital di Indonesia memudahkan penyamaran transaksi ilegal. Ia menilai Indonesia kini telah diposisikan sebagai pusat operasional kejahatan.
"Indonesia dinilai sangat menarik bagi jaringan seperti ini karena memiliki jumlah pengguna internet dan mobile banking yang sangat besar," kata Pratama Persada, Chairman CISSReC.
Pratama menekankan bahwa volume transaksi harian yang besar memungkinkan sindikat untuk menyembunyikan aktivitas keuangan mereka dengan lebih efektif. Kondisi ini dianggap mengancam keamanan nasional secara luas.
"Ketika jutaan transaksi digital terjadi setiap hari, maka penyamaran aktivitas ilegal menjadi jauh lebih mudah dilakukan," ujarnya Pratama Persada, Chairman CISSReC.
Posisi Indonesia kini tidak lagi hanya sekadar sasaran pasar bagi para bandar judi internasional. Pratama menegaskan adanya perubahan status Indonesia dalam peta kriminalitas digital global.
"Tetapi juga sebagai operasional hub," ucapnya Pratama Persada, Chairman CISSReC.
Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, melihat adanya pergeseran basis operasi dari Vietnam ke Indonesia. Hal ini merupakan dampak dari tindakan tegas yang dilakukan oleh otoritas di negara asal sindikat tersebut.
"Saat kemarin Pemerintah Vietnam mengadakan operasi besar-besaran, maka kegiatan pindah kantor ke Indonesia," kata Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia.
Adrianus menganalogikan fenomena perpindahan kejahatan transnasional ini dengan tekanan pada benda fleksibel. Menurutnya, sindikat akan selalu mencari wilayah baru yang dianggap aman untuk melanjutkan bisnis mereka.
"Kejahatan trans-national mirip dengan balon yang jika dipencet bagian kiri maka akan membesar bagian kanan. Dan sebaliknya," ujarnya Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia.
Kepolisian dianggap telah mengamati tren perpindahan kantor pusat operasional ini menuju Indonesia sebagai target pasar utama. Penindakan di Hayam Wuruk menjadi bukti pengawasan tersebut.
"Polri sudah melihat gelagat bahwa mereka akan pindah kantor ke tempat target pasar mereka yakni Indonesia," katanya Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendesak Polri dan PPATK untuk mengejar dalang di balik operasi besar ini. Ia meyakini ada kekuatan besar yang memfasilitasi keberadaan ratusan WNA tersebut.
"Siapa yang menggaji mereka? Siapa yang memfasilitasi? Pasti ada pemodalnya. Tidak mungkin 300 lebih WNA bisa beroperasi tanpa ada aktor kuat di belakangnya," kata Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR.
Sahroni meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas tanpa membedakan kewarganegaraan para pelaku. Ia menekankan pentingnya membongkar seluruh jaringan yang terlibat.
"Pokoknya mau itu WNA atau WNI, semuanya harus ditangkap, tidak boleh ada pandang bulu," tegas Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR.
Anggota DPR Azis Subekti menambahkan bahwa dampak judi online sangat merusak mental dan hubungan sosial masyarakat. Ia mengategorikan kejahatan ini sebagai ancaman serius yang bekerja melalui ketergantungan digital.
"Menyebut judi online hanya sebagai permainan adalah kekeliruan besar. Ia telah berubah menjadi semacam narkotika digital," kata Azis Subekti, anggota DPR.
Proses kecanduan digital ini dijelaskan bermula dari godaan-godaan kecil yang kemudian berkembang menjadi masalah besar bagi individu. Azis juga mendorong penguatan intelijen siber untuk deteksi dini.
"Awalnya dimulai dari rasa penasaran kecil. Kemenangan kecil. Bonus kecil. Lalu tumbuh menjadi ketergantungan," ujarnya Azis Subekti, anggota DPR.
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menutup dengan pernyataan bahwa pemberantasan tidak boleh berhenti pada satu kasus saja. Ia menekankan pentingnya penguasaan teknologi bagi penegak hukum untuk mengimbangi kemajuan taktik kriminal.
"Tidak boleh ada lagi jaringan judi online, baik internasional maupun nasional, yang beroperasi di Indonesia," kata Abdullah, anggota Komisi III DPR.
Abdullah memperingatkan bahwa kegagalan dalam memberantas judi online akan berdampak panjang pada masa depan generasi muda. Peningkatan kapasitas digital aparat menjadi syarat mutlak dalam perang melawan kejahatan ini.
"Negara tidak boleh kalah dari pelaku kejahatan digital. Judi online telah merusak banyak keluarga, menimbulkan persoalan sosial, dan mengancam masa depan generasi muda," pungkas Abdullah, anggota Komisi III DPR.
