Hari-hari selepas tragedi Trisakti, Jakarta, 12 Mei 1998, kami berkumpul di kampus Universitas Padjadjaran di jalan Dipati Ukur, Bandung. Waktu itu kami mengecam meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti dalam demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie menjadi korban rezim Soeharto yang kejam. Empat pemuda yang tewas itu tertembak di dalam kampus Trisakti karena terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada.
Mahasiswa di kota-kota besar di Tanah Air marah, tak terkecuali kami yang merapatkan barisan di kampus pusat Unpad di jalan Dipati Ukur Bandung. Bagi mahasiswa, tragedi itu seolah menjadi 'panggilan sejarah' untuk meneriakkan satu hal lebih kuat dan nyaring: Turunkan Soeharto, penguasa yang telah 32 tahunan berkuasa. Di mata kami saat itu, Soeharto memang terpilih lewat pemilihan umum yang teratur saban lima tahun. Namun, pemilu pada masa Orde Baru adalah proses elektoral yang tidak menjelaskan demokrasi telah tegak. Semacam demokrasi seolah-olah, sekadar tertib prosedur, tapi diduga penuh intimidasi dan rekayasa.
Guncangan Kurs dan Kebijakan Tak Populer
Partai politik pemenang pemilu juga yang itu-itu saja. Dan presiden yang terpilih lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah tokoh nasional yang ini-ini terus: Soeharto. Soeharto, pada masa itu dikritik oleh sebagian Indonesianis sebagai Raja Jawa, baru dua bulan terpilih lagi lewat Sidang Umum MPR, Maret 1998. Legitimasi politiknya tinggi dan seharusnya jenderal yang suka tersenyum itu menamatkan pemerintahan hingga 2003. Namun, petaka terbuka ketika krisis moneter menggerogoti kekuasaan Soeharto.
Pada Januari 1998, rupiah sudah jatuh ke level Rp 17.000 per dolar AS. Bandingkan dengan kurs rupiah di bulan Juni 1997 yang masih dalam kisaran Rp 2.441 per dolar AS. Itu berarti rupiah nyungsep hampir tujuh kali lipat. Sebelum tragedi Trisakti, Soeharto mengumumkan kebijakan tak populer pada pekan sebelumnya. Pada 4 Mei 1998, ia menaikkan harga bensin menjadi Rp 1.200 per liter. Keputusan ini menerbitkan kepanikan di kota-kota besar. Saya masih ingat antrean masyarakat di pom bensin atau SPBU di sekitar Cicaheum, Bandung.
Dulu, di sini tegak terminal yang menghubungkan Bandung dengan kota-kota di Jawa. Kira-kira 15-20 kilometeran dari Cicaheum ini berdiri kampus Unpad Jatinangor yang dihuni sejumlah fakultas. Orde Baru sangat sadar bahwa kampus lebih baik dijauhkan dari kota agar tidak mengganggu pemerintahan daerah dengan demonstrasi-demonstrasi. Dan langkah menaikkan harga BBM itu harus disesali Soeharto karena kebijakan tersebut ikut mendorong kemarahan publik. Seterusnya krisis berlipat mengguncang Indonesia. Krisis moneter naik menjadi krisis ekonomi, lalu memercik krisis politik dan sosial.
Simulasi Suksesi dan Mundurnya Sang Jenderal
Krisis saat itu mengakibatkan anarki di pasar. Harga kebutuhan pokok meroket. Isi dompet rakyat jebol dihantam inflasi. Bayangan hidup enak di zaman Soeharto harus gulung tikar. Mahasiswa meneriakkan agar pemimpin nasional diganti karena tidak lagi sanggup mengendalikan keadaan. Terlebih selama 32 tahun Soeharto memerintah dengan otoriter bertopang pada tiga pilar: militer, golongan karya dan birokrasi. Sesungguhnya usulan suksesi pemimpin nasional telah berembus sejak 1993. Salah satu tokohnya adalah Amien Rais yang bersama mahasiswa meneriakkan turunkan Soeharto pada 1998.
Setelah tragedi Trisakti, kami telah berpikir bagaimana jika Soeharto benar-benar jatuh dan siapa yang bakal menggantikannya. Pertanyaan ini membawa kami untuk membuat simulasi tokoh yang layak memimpin Indonesia. Sejumlah nama keluar dalam simulasi kami, dari Amien Rais hingga Abdurrahman Wahid. Namun, semua tahu Amien Rais mengurungkan niatnya untuk menggerakkan demo besar-besaran di Monumen Nasional karena mendengar nasihat Nurcholish Madjid dan berhitung dengan mudharat yang timbul. Tragedi berdarah ala Tiananmen pun dapat dihindari, dan konsentrasi mahasiswa terpusat di gedung DPR/MPR Senayan.
Seterusnya sejarah menulis kisahnya sendiri. Demonstrasi mahasiswa mengubah konstelasi politik. Bahkan Harmoko, loyalis Soeharto, akhirnya luluh. Sekian menteri di kabinet juga diduga membelot. Terlebih amuk massa berbuah kerusuhan sosial mengguncang sejumlah kota. Soeharto akhirnya memilih lengser keprabon dan menyerahkan jabatan pada 21 Mei 1998 kepada BJ Habibie. Pekerjaan rumah terbesar adalah menggelar pemilihan umum secepat-cepatnya hingga terpilihlah Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri di kemudian hari.
Relevansi Ingatan di Tahun 2026
Sudah 28 tahunan Soeharto jatuh, cuma ingatan kelam tentang Mei 1998 menyeruak lagi. Setidaknya karena dua perkara. Pertama, kurs rupiah jatuh hingga Rp 17.500 per dolar AS, terburuk dalam sejarah. Kedua, ada wacana menjatuhkan presiden dari cendekiawan semacam Saiful Mujani. Namun, Bank Indonesia dan sebagian ekonom menyebut kondisi ini berbeda. Fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat dengan pertumbuhan 5,61 persen di kuartal pertama tahun 2026.
Meskipun pada 1 April 2026 kurs referensi rupiah menyentuh Rp 17.002 per dolar AS, inflasi pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen yang berarti masih terkontrol. Pemerintah juga belum menaikkan harga BBM bersubsidi meski ada krisis energi global. Hal ini berbeda dengan langkah Soeharto di tahun 1998. Di sisi politik, partai-partai masih menopang pemerintahan Prabowo-Gibran di parlemen. Namun, kebebasan berekspresi seperti yang disampaikan Saiful Mujani harus tetap dihormati sebagai bagian dari kontrol terhadap kekuasaan. Ingatan kelam tentang 1998 mungkin terasa berlebihan karena sejarah tidak selalu deterministik, meskipun kita sering dibelenggu oleh memorabilia masa lalu.
