Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengajak seluruh perguruan tinggi membangun dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) secara mandiri. Ajakan ini disampaikan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Makassar pada akhir April lalu, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Dadan Hindayana mendorong agar kebutuhan pangan untuk program tersebut dapat dipenuhi melalui sumber daya internal kampus. Langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan peran akademisi dalam operasional program pemenuhan gizi nasional secara langsung di lingkungan pendidikan.
"Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan tersebut memicu reaksi beragam dari pimpinan perguruan tinggi. Sementara IPB University menyambut baik rencana pembukaan dapur MBG, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta secara tegas menyatakan penolakan terhadap pendirian fasilitas tersebut di lingkungan kampus mereka.
Rektor UII Fathul Wahid menekankan pentingnya independensi institusi pendidikan dalam mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah. Ia menilai kampus memiliki tanggung jawab moral untuk tetap objektif terhadap program-program negara.
"Perguruan tinggi harus tetap menjaga nalar kritis terhadap berbagai kebijakan negara, termasuk program MBG," kata Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII).
Kritik juga datang dari internal mahasiswa IPB University melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Mereka menyoroti posisi lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi pusat intelektual ketimbang menjadi bagian dari operasional proyek pemerintah yang dipandang memiliki risiko tertentu.
"Instansi pendidikan adalah lembaga moral dan intelektual, bukan untuk dijadikan proyek tumbal MBG," tegas perwakilan BEM IPB dalam laporan media massa.
Persoalan ini juga memicu diskursus mengenai tata kelola pangan yang sering dinilai menggunakan pendekatan sentralistik. Para pengamat merujuk pada pemikiran tokoh sosiologi seperti Prof. Sajogyo dan Prof. Hariadi Kartodihardjo untuk membedah potensi dampak program terhadap kedaulatan petani lokal dan integritas akademik.
Kekhawatiran muncul terkait penggunaan logika militeristik dalam distribusi pangan yang dapat menutup ruang transparansi. Penggunaan pendekatan komando dikhawatirkan menggeser metode partisipatif yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemenuhan hak asasi manusia atas pangan.
