Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran senilai Rp 800 juta untuk pengadaan Jasa Pengelolaan Opini Publik pada Tahun Anggaran 2026. Informasi rencana belanja negara ini muncul ke publik setelah tercatat dalam sistem pengadaan resmi pada Sabtu (9/5/2026).
Data tersebut ditemukan melalui penelusuran pada situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proyek ini terdaftar dengan Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 66920565 di bawah naungan Badan Gizi Nasional sebagaimana dilansir dari Money.
"Spesifikasi Pekerjaan Pengelolaan Opini Publik sesuai dengan dokumen Teknis dan dokumen KAK," sebagaimana dikutip dari SiRUP LKPP, Sabtu (9/5/2026).
Laporan dari laman tersebut merinci bahwa total pagu Rp 800.000.000 tersebut dibagi ke dalam delapan paket pekerjaan. Pengadaan ini menyasar produk dalam negeri serta melibatkan sektor usaha kecil atau koperasi melalui mekanisme pemilihan E-Purchasing.
"Total Pagu Rp 800.000.000," bunyi data tersebut.
Pemanfaatan jasa pengelolaan opini ini dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, terhitung mulai Maret 2026 hingga Agustus 2026. Seluruh pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan respons mengenai keterbukaan lembaga terhadap masukan masyarakat di media sosial. Pihaknya menyatakan tetap menerima berbagai aspirasi yang berkembang terkait program kerja lembaga.
Adapun Kepala BGN Dadan Hindayana pernah menyatakan pihaknya tidak antikritik. Dadan mengaku senang dengan unggahan viral di media sosial menyangkut persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan mengenai transparansi juga disampaikan berkaitan dengan tingginya perhatian publik terhadap instansi baru tersebut. Menurut Dadan, BGN telah mengadopsi standar keterbukaan informasi dalam menjalankan operasionalnya.
Menurut Dadan, BGN menerima nilai keterbukaan yang cukup tinggi.
