Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan kantin sekolah sebagai strategi memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan layanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti dikutip dari Medcom.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari penyusunan skema pelaksanaan MBG yang adaptif. Tujuannya adalah memastikan pemerataan manfaat program dapat menjangkau lebih banyak anak di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," kata Nanik dalam siaran pers BGN dikutip Jumat 5 Juni 2026.
Perluasan akses ini tidak selalu bertumpu pada pembangunan infrastruktur baru. BGN memilih untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, mulai dari kantin sekolah, dapur umum, hingga fasilitas komunitas yang memenuhi standar.
Kebijakan tersebut diterapkan karena adanya konsentrasi dapur MBG yang tinggi di wilayah aglomerasi. Sementara itu, wilayah 3T masih memerlukan penguatan layanan demi menjamin akses makanan bernutrisi bagi para siswa.
Optimalisasi kantin sekolah dianggap sebagai jalan keluar yang lebih cepat dan efisien daripada mendirikan bangunan dari awal. Strategi ini membuat program dapat berjalan segera dengan memaksimalkan infrastruktur yang ada.
Nanik menegaskan bahwa penataan berkala sedang berjalan agar program lebih efektif. BGN juga menerapkan moratorium sementara untuk pembangunan dapur baru dan memilih memaksimalkan dapur yang telah beroperasi.
"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat saran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya.
BGN juga melakukan penyesuaian ulang terhadap target penerima manfaat agar intervensi gizi menjadi lebih tepat sasaran. Kelompok prioritas diarahkan pada pemenuhan gizi spesifik untuk menekan angka stunting.
Sasaran strategis tersebut menyasar kelompok 3B, yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Bersamaan dengan itu, BGN memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta kompetensi sumber daya manusia," tegasnya.
Kualitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama lembaga. Nanik menyatakan seluruh dapur MBG wajib mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami," kata dia.
BGN membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan perluasan program ini. Dukungan dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta melalui program CSR, yayasan, hingga pemangku kepentingan terkait.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menambahkan bahwa peningkatan tata kelola program akan difokuskan pada penggabungan data. Sistem pengendalian internal dan validasi informasi juga akan terus ditingkatkan.
"Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid," ujar Agustina.
