Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kelebihan anggaran perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung sepenuhnya oleh dana pribadi Presiden pada Senin, 1 Juni 2026.
Langkah efisiensi anggaran negara tersebut diambil pemerintah demi menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi pembengkakan APBN akibat tingginya frekuensi kunjungan internasional, sebagaimana dilansir dari Suara.
Pemerintah juga melakukan pemangkasan signifikan terhadap jumlah delegasi yang mendampingi Presiden, dari yang semula mencapai ratusan orang kini diperketat menjadi puluhan orang saja demi menghemat pengeluaran.
Penjelasan mengenai mekanisme khusus pembiayaan dinas luar negeri kepala negara ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet melalui unggahan video resmi demi meredam kritik publik di media sosial.
"Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Pihak Sekretariat Kabinet menambahkan bahwa reduksi jumlah anggota rombongan kepresidenan merupakan poin penting lain dalam kebijakan pengetatan anggaran era pemerintahan saat ini.
"Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, dari separuh dari periode sebelumnya," ujarnya Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Berdasarkan data internal, jumlah delegasi luar negeri pada masa kepemimpinan sebelumnya dapat menyentuh angka 120 orang lebih untuk satu kali perjalanan regional maupun internasional.
"Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Prabowo antara 40 sampai 50 orang. Ini sudah banyak yang tahu," sambung Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Pernyataan resmi pemerintah tersebut memicu perdebatan masif di kalangan warganet yang tetap menuntut adanya transparansi total hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dibuka kepada publik.
"Lahh meskipun jumlah rombongan dikurangi tapi kalau jumlah visitnya ditambah berkali-kali lipat, ya sama wae atuh," tulis salah satu netizen.
Sebagian kelompok masyarakat lain juga menyuarakan desakan serupa agar proses audit anggaran dinas kepresidenan dapat diakses dan diawasi bersama secara terbuka.
"Coba dong transparansinya. Biar diaudit sama-sama dengan publik," komentar netizen lainnya.
Tuntutan terhadap akuntabilitas laporan keuangan perjalanan dinas terus mengalir dari berbagai akun media sosial yang mempertanyakan validitas klaim penggunaan dana non-APBN.
"Mana buka dong anggarannya, sampai LPJ-nya kalau berani. Jangan omon-omon doang," tulis akun lainnya.
Publik menilai aspek regulasi dan legalitas mengenai pencampuran dana pribadi dalam pembiayaan agenda resmi kenegaraan masih memerlukan rincian serta dasar hukum yang jelas.
"Gimana sih maksudnya perjalanan dinas pakai uang pribadi? Bukankah secara akuntabilitas perlu dipertanyakan, dari sumber dananya?" tulis seorang netizen.
Hingga kini, gelombang opini masyarakat masih terbelah antara yang mendukung perjalanan luar negeri untuk penguatan diplomasi global dan yang mendesak pengetatan pengawasan anggaran negara.
