Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiharto memberikan teguran keras kepada jajaran pemerintah daerah yang mengeluhkan pelaksanaan program mandatori pemerintah pusat berupa Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) yang berlangsung pada Kamis (7/5/2026).
Kritik tersebut dialamatkan bagi para pemimpin daerah yang dinilai kurang proaktif dalam mengeksekusi kebijakan nasional di wilayah masing-masing, sebagaimana dilansir dari Nasional. Bima Arya menegaskan bahwa sikap kepala daerah sangat menentukan keberhasilan proyek tersebut bagi masyarakat.
"Ada kepala daerah yang semangat tapi ada kepala daerah yang memilih mengeluh daripada berpeluh," kata Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri RI.
Menurut Bima, pendampingan yang serius terhadap PSN terbukti mampu mendongkrak perekonomian di tingkat lokal. Ia kemudian memberikan contoh konkret mengenai wilayah yang sukses mengoptimalkan dukungan pembangunan pusat.
"Ini saya berikan contohnya satu daerah Pak, kebetulan minggu lalu baru kami kunjungi ke sana, kota Jambi," katanya Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri RI.
Dalam laporannya, Bima menyebut Wali Kota Jambi Maulana berhasil menghimpun dukungan pembangunan dari berbagai sektor. Skema pendanaan yang berhasil dikumpulkan bahkan menyamai nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
"Ini setelah dihitung-hitung, ini karena wali kotanya ini agak gesit juga, dukungan pembangunan dari mana-mana itu jumlahnya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, Rp 2 triliun," ucap Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri RI.
Selain Jambi, efektivitas kepemimpinan daerah juga terlihat pada pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang telaten akan menghubungkan rantai pasok lokal, mulai dari sektor peternakan hingga pertanian, guna mendukung program tersebut.
"Nah ini laporan-laporan dari berbagai kota menunjukkan hasil yang baik, salah satunya adalah ini yang saya kutip ini," ucap Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri RI.
Integrasi pembangunan ini disebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan yang mencatat pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di atas 5 persen. Bima menekankan pentingnya pengawalan kebijakan hingga ke tingkat paling bawah demi pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Nah seperti Pak Menteri Keuangan juga sampaikan tadi, Ibu Kepala BPS sampaikan bahwa ekonomi kita baik, dengan catatan betul-betul kita kawal semua sampai daerah. Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional," tandas Bima Arya Sugiharto, Wakil Menteri Dalam Negeri RI.
