Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melaksanakan percepatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Rabu (6/5/2026). Langkah strategis ini bertujuan memetakan kondisi riil wilayah guna menyusun rekomendasi pembangunan terintegrasi.
Sebagaimana dilansir dari Nasional, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R Maith, menegaskan bahwa pengambilan data ini menjadi landasan sinkronisasi program kementerian dan lembaga. Identifikasi persoalan masyarakat perbatasan menjadi fokus utama dalam evaluasi tersebut.
“Pengukuran IPKP ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Edfrie R Maith, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI.
Kawasan Tou Lumbis menyimpan potensi sumber daya alam besar seperti kelapa sawit, rumput laut, ubi kayu, hingga batuan mulia blue sapphire. Namun, Edfrie mencatat hasil produksi warga masih didominasi bahan mentah sehingga nilai tambahnya belum optimal bagi ekonomi lokal.
“Karena itu, perlu didorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan masyarakat, hingga penguatan keberlanjutan bahan baku agar mampu menarik investasi dan membuka peluang ekspor,” jelas Edfrie R Maith, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI.
Selain hambatan ekonomi, BNPP menyoroti ketergantungan warga terhadap kebutuhan pokok dari Sabah, Malaysia, serta maraknya peredaran barang ilegal. Sektor keamanan juga menghadapi tantangan berupa aktivitas lintas batas non-prosedural melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus.
“Penguatan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Imigrasi harus dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pengawasan kawasan perbatasan dapat berjalan optimal,” tegas Edfrie R Maith, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI.
Wilayah ini juga diidentifikasi memiliki keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar seperti dermaga. Masalah kerentanan bencana banjir serta longsor turut menjadi catatan serius bagi rencana relokasi pada zona berisiko tinggi.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah pusat dalam memetakan kebutuhan pembangunan di wilayah strategis tersebut.
“Tau Lumbis merupakan salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia. Kami di daerah tentu menyambut baik pengukuran IPKP ini sebagai instrumen evaluasi sekaligus pemetaan kebutuhan pembangunan ke depan,” ujar Robby Nahak Serang, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan.
Sebagai tindak lanjut, BNPP telah menyiapkan program pelatihan pengolahan komoditas, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, hingga penyediaan tenaga kesehatan di PLBN. Penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal akan didorong melalui kerja sama pendidikan dan kuota khusus putra-putri daerah.
