Reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan resmi didesak oleh jajaran menteri luar negeri negara anggota BRICS dalam pertemuan di New Delhi, India pada Jumat (15/5/2026). Langkah ini diambil guna memperkuat keterwakilan serta menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang di panggung dunia.
Pernyataan bersama dari para menteri luar negeri tersebut dikeluarkan usai pertemuan dua hari yang berlangsung pada Kamis (14/5/2026) hingga Jumat (15/5/2026). Dorongan tersebut muncul karena BRICS menilai PBB membutuhkan pembenahan struktural agar akuntabilitas serta efektivitas kinerja lembaga dapat ditingkatkan, sebagaimana dilansir dari Kompas.
Aspirasi kelompok ini dituangkan secara resmi untuk mempertegas posisi kolektif mereka terkait tata kelola global.
"Para Menteri menekankan kembali dukungan mereka untuk reformasi PBB, termasuk Dewan Keamanan, yang komprehensif, dengan tujuan membuatnya lebih demokratis, representatif, efektif, dan efisien," demikian pernyataan bersama menlu BRICS, sebagaimana dikutip TASS.
Peningkatan representasi bagi kawasan Afrika, Asia, serta Amerika Latin dinilai sangat krusial oleh kelompok BRICS. Penguatan posisi ini dipandang penting agar tantangan global saat ini dapat diatasi secara memadai melalui penguatan suara dari wilayah-wilayah lintas benua tersebut.
Upaya restrukturisasi pada badan penasihat tertinggi PBB itu juga ditujukan secara spesifik untuk mengamplifikasi pengaruh dari kelompok negara-negara "Global South".
"China dan Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menyatakan dukungannya atas aspirasi Brasil dan India untuk memainkan peran lebih besar di PBB, termasuk Dewan Keamanan," demikian pernyataan bersama menlu BRICS.
Pertemuan tingkat menteri luar negeri di New Delhi ini merupakan rangkaian persiapan menuju KTT ke-18 BRICS yang dijadwalkan berlangsung di India pada 12-13 September 2026. Delegasi dari Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
