Sejumlah capaian strategis hasil kunjungan kerja luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto dibeberkan oleh pihak Istana demi menjawab kritik yang berkembang di masyarakat. Penegasan mengenai hasil nyata diplomasi internasional tersebut disampaikan oleh Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya lewat unggahan di akun Instagram resmi pada Selasa (2/6/2026).
Langkah ini diambil guna merespons pandangan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal yang mengkritik frekuensi dan efisiensi perjalanan dinas presiden. Melalui saluran digital tersebut, Teddy mengklarifikasi perihal pengelolaan anggaran negara serta efisiensi jumlah delegasi yang mendampingi kepala negara.
"Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy dalam unggahannya.
Pengurangan jumlah rombongan secara signifikan juga menjadi poin penting yang disampaikan untuk mematahkan tudingan pemborosan. Teddy membandingkan efisiensi jumlah personel sekurangnya separuh lebih sedikit jika disandingkan dengan kebijakan perjalanan dinas pada periode kepemimpinan sebelumnya.
"Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal," ucapnya.
Faktor dinamika global yang fluktuatif digambarkan sebagai alasan utama tingginya frekuensi perjalanan dinas yang terbagi dalam agenda tahunan maupun kebutuhan mendesak. Kondisi krisis di berbagai belahan dunia seperti Ukraina, Venezuela, hingga Timur Tengah menuntut pemimpin baru untuk proaktif membangun hubungan bilateral yang erat sejak dini.
Pihak Istana turut menepis anggapan bahwa rangkaian perjalanan internasional tersebut hanya bersifat seremonial belaka. Teddy memaparkan bukti keberhasilan diplomasi ekonomi, termasuk masuknya Indonesia sebagai anggota tetap BRICS guna menjaga ketahanan pangan serta pasokan BBM nasional di tengah situasi krisis global.
"Kemudian yang kedua, tarif 0 persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu," ucapnya.
Catatan realisasi investasi yang masuk ke dalam negeri dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir diinformasikan telah menembus angka Rp2.430 triliun. Sektor pertahanan nasional juga diklaim semakin kuat berkat kerja sama pengadaan alat utama sistem persenjataan dari Prancis, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, hingga kawasan Eropa.
Peran aktif dalam isu kemanusiaan di Palestina turut disampaikan melalui aksi nyata pengiriman logistik udara yang membutuhkan jalur diplomasi udara yang rumit. Selain pengoperasian Kapal Rumah Sakit, pemerintah Indonesia juga telah memfasilitasi pendidikan bagi 100 anak-anak Palestina di berbagai universitas dalam negeri.
"Kemudian yang keenam, Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? Satu, kita ada drop-off logistik dari udara, sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa, kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat," katanya.
Keberhasilan terakhir yang dipaparkan adalah tindakan penyelamatan warga negara Indonesia yang sempat diamankan oleh otoritas Israel di laut lepas pada pekan lalu. Proses pemulangan tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu singkat berkat koordinasi cepat yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Luar Negeri.
"Kemudian yang ketujuh, baru minggu lalu ada WNI yang diamankan pihak Israel di laut bebas, dan lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu selang beberapa hari kembalikan ke Indonesia," ujar dia.
