Pemerintah memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Program ini dikelola oleh BPJS Kesehatan dalam bingkai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan akses medis yang merata.
Dilansir dari Bansos, masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu dapat menikmati fasilitas kesehatan tanpa perlu membayar iuran bulanan. Seluruh biaya kepesertaan sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui anggaran APBN maupun APBD.
Keanggotaan dalam program kartu BPJS pemerintah ini bersifat khusus karena ditujukan bagi warga yang masuk dalam data kemiskinan resmi. Hal ini berbeda dengan kategori mandiri di mana peserta wajib menyetorkan premi secara rutin setiap bulan.
Penetapan peserta dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola secara ketat oleh Kementerian Sosial. Data ini terus mengalami pembaruan secara periodik guna menjamin bantuan kesehatan tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Status kepesertaan akan terus aktif selama nama warga masih tercantum dalam DTSEN dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Oleh sebab itu, penerima manfaat tidak perlu mencemaskan pembayaran iuran selama subsidi dari pemerintah masih tersedia.
Fasilitas Kesehatan bagi Peserta
Pemegang kartu KIS PBI berhak mendapatkan berbagai layanan medis di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan tanpa biaya tambahan. Pelayanan dimulai dari tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik hingga rumah sakit rujukan spesialis.
Beberapa fasilitas yang tersedia mencakup pengobatan gratis sesuai ketentuan JKN dan layanan rawat inap di Kelas 3 atau sistem KRIS. Peserta juga mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan rutin, obat-obatan dalam formularium nasional, serta perawatan medis tanpa batas waktu tertentu.
Perbedaan dengan BPJS Mandiri
Aspek utama yang membedakan BPJS pemerintah dengan BPJS mandiri adalah sumber pendanaan iuran dan prosedur pendaftarannya. Peserta mandiri membiayai preminya sendiri dan bisa memilih kelas layanan dari Kelas 1 hingga Kelas 3 sesuai kemampuan ekonomi.
Sebaliknya, peserta PBI mendapatkan layanan Kelas 3 secara otomatis demi asas pemerataan dan keadilan sosial. Jika peserta mandiri hanya memerlukan NIK dan KK untuk mendaftar, calon penerima PBI harus melewati proses verifikasi sosial yang lebih mendalam lewat Dinas Sosial.
Alur dan Syarat Pendaftaran
Masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai penerima kartu BPJS pemerintah harus memastikan data mereka masuk dalam sistem DTSEN. Apabila belum terdaftar, proses pengajuan dapat diinisiasi melalui kantor desa atau kelurahan di domisili setempat.
Dokumen administrasi yang diperlukan untuk pengajuan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Petugas nantinya akan melakukan pendataan dan validasi melalui sistem kesejahteraan sosial sebelum data diproses oleh Dinas Sosial dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
