Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia (CISSReC) Pratama Persada menyarankan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pemetaan ekosistem kejahatan guna mencegah berulangnya operasional operator judi daring oleh warga negara asing di Jakarta Barat pada Senin (11/5/2026).
Saran tersebut muncul merespons penangkapan 321 orang terkait jaringan judi internasional oleh Polri pada Sabtu (9/5/2026). Dilansir dari Nasional, sebanyak 320 orang di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) yang kini dititipkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pratama Persada menekankan pentingnya membongkar seluruh rantai pendukung yang memungkinkan operasi ilegal ini berjalan di dalam negeri. Ia menilai penangkapan operator saja tidak cukup tanpa menyentuh penyedia fasilitas di tingkat lokal.
"Aparat harus memetakan seluruh rantai pendukung operasi, mulai dari penyedia gedung, pemilik rekening, penyedia internet dedicated, pemasok SIM card, operator payment gateway, hingga jaringan pencucian uang," kata Pratama kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin (11/5/2026).
Selain pemetaan fisik dan infrastruktur, penguatan kecerdasan keuangan digital secara agresif menjadi poin krusial kedua. Hal ini didasari pada fakta bahwa sindikat judi modern sangat bergantung pada jalur transaksi keuangan yang stabil untuk bertahan.
"Selama rekening lokal, dompet digital, dan jalur cryptocurrency masih tersedia, maka operasi akan terus berjalan," ucap Pratama.
Pakar keamanan siber ini juga mendorong penggunaan teknologi terkini untuk memantau aktivitas keuangan yang mencurigakan di berbagai platform perbankan dan dompet digital. Langkah ini bertujuan untuk memutus aliran dana hasil kejahatan secara real-time.
"Karena itu, pengawasan terhadap rekening nominee, transaksi mencurigakan, virtual account massal, serta pola transaksi mikro harus diperketat menggunakan kecerdasan buatan dan analisis jaringan," katanya lagi.
Pratama kemudian menyoroti perlunya integrasi sistem pengawasan lintas lembaga yang selama ini dinilai masih bekerja secara sektoral. Operasi besar di kawasan Hayam Wuruk seharusnya dapat terdeteksi lebih dini jika data imigrasi, telekomunikasi, dan properti saling terhubung.
"Misalnya keberadaan ratusan WNA dengan pola aktivitas tertutup, penggunaan bandwidth internet tinggi, transaksi finansial tidak wajar, serta aktivitas perangkat digital dalam jumlah besar," tuturnya.
Poin keempat yang ditekankan adalah urgensi kerja sama internasional mengingat sifat jaringan kejahatan ini yang sangat mobile di kawasan Asia Tenggara. Pertukaran intelijen siber dianggap menjadi kunci menghadapi pola perpindahan operasi antarnegara.
"Karena itu, Indonesia perlu memperkuat pertukaran intelijen siber dengan negara tetangga, termasuk data operator, pola transaksi, wallet cryptocurrency, hingga identitas digital yang pernah digunakan di pusat operasi sebelumnya," imbuhnya.
Pada aspek hilir, literasi digital masyarakat tetap memegang peranan vital karena permintaan pasar yang tinggi memicu munculnya pasokan produk judi baru. Penanganan masalah ini harus dilakukan secara komprehensif dari berbagai sisi.
"Oleh sebab itu, penanganan judi daring harus dipahami sebagai kombinasi antara penegakan hukum, penguatan keamanan siber nasional, pengawasan finansial, dan pembangunan ketahanan sosial masyarakat terhadap adiksi digital," tandasnya.
Berdasarkan data kepolisian, dari 320 WNA yang ditangkap, mayoritas merupakan warga Vietnam sebanyak 228 orang, diikuti 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, serta masing-masing tiga warga Malaysia dan Kamboja.
| Asal Negara | Jumlah Personel |
|---|---|
| Vietnam | 228 |
| China | 57 |
| Myanmar | 13 |
| Laos | 11 |
| Thailand | 5 |
| Malaysia | 3 |
| Kamboja | 3 |
Satu orang tersangka lainnya yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Bareskrim Polri.
