Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun lalu saat melepas keberangkatan 438 jemaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, pada Minggu (10/5/2026).
Apresiasi tersebut diberikan kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai kementerian baru yang menjalankan tugas perdana, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Cucun memantau langsung kelancaran proses sejak dari asrama hingga kesiapan pemberangkatan jemaah.
"Kemudian juga kita melihat tadi proses dari pemberangkatan asrama sampai ke sini, sampai juga nanti sebentar lagi akan boarding. Ini sekarang dari semua proses pertama pemberangkatan haji ini, baik sudah sampai di Madinah dan sekarang sudah di Makkah, so far penyelenggaraan haji yang paling pertama untuk Kementerian Haji ini sudah berjalan dengan baik," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI.
Pemerintah dinilai telah berhasil mengantisipasi kendala teknis yang sempat terjadi pada musim sebelumnya, terutama mengenai kelengkapan dokumen Nusuk. Syarat utama untuk memasuki wilayah tertentu di Arab Saudi ini kini dikelola secara ketat sebelum pemberangkatan.
"Sekarang ini kalau Nusuk belum dipegang aja, Kementerian Haji belum berani memberangkatkan. Jadi di sana sudah tidak ada lagi terkendala," katanya.
Cucun menambahkan bahwa sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah bersama DPR RI telah menghasilkan penerapan rekomendasi Panitia Kerja (Panja). Meskipun demikian, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tetap akan melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci guna memastikan kualitas pelayanan akomodasi.
"Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti," tegas Cucun.
Penempatan jemaah dalam satu kamar hotel yang melebihi kapasitas hanya diperbolehkan jika ruangan tersebut memang luas dan layak secara fasilitas. Politisi tersebut memperingatkan agar tidak ada pemaksaan kapasitas pada ruang yang sempit.
"Kalau emang kamarnya luas, kamarnya luas dan layak, ya kalau misalkan jumlahnya hanya satu-dua kamar kan tidak masalah. Tetapi kalau misalkan ini dipaksakan kamarnya sempit kemudian juga ditumpuk orang lebih dari empat kan gak bagus," lanjutnya.
Selain masalah hunian, Timwas DPR RI menaruh perhatian pada variasi menu katering jemaah. Munculnya laporan mengenai kejenuhan menu makanan menjadi poin evaluasi yang akan dibawa dalam diskusi bersama Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
"Ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya, bukan kualitas belum kita lihat. Kejenuhan menu, hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif," katanya.
Terakhir, Cucun menyoroti ketatnya pengawasan terhadap jemaah nonprosedural melalui koordinasi lintas lembaga. Langkah ini memastikan bahwa seluruh individu yang berangkat telah melalui proses skrining visa haji yang sah.
"Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, ter-screening," tegasnya.
