Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat mulai diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak 10 April 2026. Langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya menekan konsumsi energi nasional di tengah dampak konflik Timur Tengah.
Meski demikian, dilansir dari Nasional, tidak semua pegawai dapat menikmati fasilitas kerja fleksibel ini. Sejumlah sektor krusial tetap diwajibkan hadir secara fisik di kantor untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap beroperasi penuh. Kehadiran fisik petugas dinilai sangat vital dalam situasi kedaruratan dan pelayanan administrasi.
"Kemudian kebersihan persampahan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah, dan layanan publik lainnya," jelas Tito dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).
Pengecualian ini juga berlaku bagi pejabat struktural tertentu di tingkat daerah. Di level provinsi, pimpinan tinggi madya (eselon I) dan pratama (eselon II) tetap wajib masuk kantor setiap Jumat meskipun kebijakan WFH berlaku bagi staf di bawahnya.
"Jadi termasuk pimpinan di tingkat provinsi misalnya jabatan pimpinan tinggi madya eselon satu, kemudian eselon dua pratama," ucap Tito.
Kewajiban serupa diterapkan pada tingkat kabupaten dan kota. Pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator (eselon III), hingga perangkat kewilayahan seperti camat, lurah, dan kepala desa tetap harus bertugas langsung di lapangan.
Ketentuan WFH bagi Sektor Swasta dan BUMN
Berbeda dengan ASN yang bersifat wajib, kebijakan WFH bagi sektor swasta hanya bersifat imbauan melalui Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026. Keputusan operasional sepenuhnya diserahkan kepada manajemen masing-masing perusahaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyesuaikan pola kerja selama satu hari dalam seminggu. Namun, terdapat daftar bidang usaha yang tetap disarankan beroperasi secara normal demi stabilitas ekonomi dan sosial.
"Pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
- Kesehatan: Rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi.
- Energi dan Infrastruktur: Pengelolaan BBM, gas, listrik, air bersih, serta jalan tol.
- Perdagangan dan Logistik: Pasar, pusat perbelanjaan, penyedia bahan pokok, dan jasa pengiriman.
- Keuangan: Perbankan, asuransi, dan pasar modal.
- Jasa Pariwisata: Hotel, restoran, kafe, serta layanan keamanan.
Analisis Ketimpangan Sosial akibat WFH
Penerapan WFH yang tidak merata ini memicu sorotan dari sisi sosiologis. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menilai kebijakan ini berpotensi memperlebar kesenjangan antar-kelas sosial di masyarakat.
Pekerja kelas atas umumnya memiliki fasilitas pendukung seperti ruang kerja nyaman dan internet stabil untuk bekerja efektif dari rumah. Sebaliknya, pekerja kelas menengah ke bawah seringkali terkendala keterbatasan perangkat dan ruang tinggal.
"Namun di sisi lain, muncul bentuk kontrol baru melalui teknologi atau digital surveillance, sehingga relasi kerja itu menjadi lebih tersembunyi tetapi tetap kuat," ungkap Rakhmat ketika dihubungi Kompas.com.
Kelompok pekerja di sektor informal, manual, dan transportasi menjadi pihak yang paling terdampak karena tidak memiliki opsi fleksibilitas tempat kerja. Menurut Rakhmat, efektivitas WFH sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Catatan akhir secara sosiologis, WFH itu bukan hanya soal efisiensi kerja atau energi, tetapi tentang perubahan struktur sosial, relasi kerja, dan ketimpangan," jelas Rakhmat.
