Implementasi kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat di Jakarta Pusat membawa dampak signifikan pada ritme mobilitas perkotaan.
Kondisi lalu lintas di wilayah Jakarta Pusat dilaporkan menjadi lebih lancar, namun hal ini diikuti dengan perubahan pola permintaan layanan transportasi daring dan penurunan jumlah pengguna angkutan massal.
Sebulan pasca kebijakan berlaku sejak Jumat 10 April 2026, para pengemudi ojek online (ojol) mulai merasakan pergeseran titik keramaian yang tidak lagi terpusat di kawasan perkantoran pemerintah.
Dedi (41), seorang pengemudi ojol di Menteng, menjelaskan bahwa waktu tempuh dari Menteng ke arah Sudirman kini jauh lebih cepat dibandingkan sebelum kebijakan ini diterapkan.
"Kalau dulu dari Menteng ke arah Sudirman bisa 35 sampai 45 menit. Kadang cuma geser beberapa ratus meter aja bisa lama banget," kata Dedi dikutip dari Megapolitan.
Meskipun jalanan lebih lengang, Dedi mengungkapkan bahwa pendapatan tidak otomatis meningkat karena pesanan dari gedung perkantoran di Thamrin atau sekitar Monas justru menyusut.
"Order dari gedung-gedung kantor pemerintah di Thamrin atau sekitar Monas itu agak berkurang. Jadi yang dulu rame jam berangkat kantor, sekarang jadi lebih sepi," ujar Dedi.
Dedi menambahkan bahwa sumber permintaan penumpang kini berpindah ke kawasan hunian, kafe, hingga lokasi kerja bersama atau coworking space.
"Sekarang lebih banyak dari rumah-rumah atau kafe kecil. Jadi bukan hilang, cuma pindah sumbernya," tutur Dedi.
Dedi juga mengaku tidak mengetahui secara pasti identitas penumpangnya, apakah mereka merupakan ASN yang sedang menjalankan WFH atau masyarakat umum.
"Kalau ditanya ini ASN atau bukan, saya juga enggak tahu. Kita kan cuma dapat order, jemput, antar," katanya.
Situasi serupa disampaikan oleh Siti (29), pengemudi ojol di wilayah Kebon Sirih, yang melihat jam sibuk pada Jumat pagi kini tidak sepadat periode sebelum April 2026.
"Dulu itu jam 7 sampai 9 pagi benar-benar padat. Sekarang masih ada, tapi enggak segila dulu," ujar Siti.
Kebijakan WFH ini juga berdampak pada operasional LRT Jabodebek yang mencatat penurunan volume penumpang hingga belasan persen pada hari Jumat.
Manager of Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, mengungkapkan bahwa berdasarkan data sampling, terjadi selisih jumlah pengguna mencapai 42.080 orang antara Maret dan April.
"Sehingga terdapat perbedaan 42.080 pengguna LRT Jabodebek atau 17 persen," kata Radhitya.
Radhitya menjelaskan bahwa penurunan ini turut memengaruhi pendapatan operasional, meskipun lima stasiun terpadat seperti Dukuh Atas dan Kuningan tetap konsisten.
"Lima stasiun dengan pengguna terbanyak tetap sama, yakni Dukuh Atas, Harjamukti, Kuningan, Cikoko, dan Pancoran," ujar Radhitya.
Kondisi lesu juga terlihat pada layanan KRL Commuter Line yang mencatat penurunan jumlah pengguna sekitar 9 persen pada Jumat 8 Mei 2026 dibandingkan hari kerja normal.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menyatakan bahwa kepadatan di stasiun besar seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang tampak berkurang pada jam sibuk pagi.
"Stasiun-stasiun besar seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang kepadatan pengguna pada jam sibuk pagi hari (peak hour) tidak seramai hari kerja lainnya," kata Karina.
Penurunan paling drastis terjadi di Stasiun Bogor yang melayani 23.000 pengguna, atau turun 23 persen dibandingkan hari biasanya.
Stasiun kedatangan di area perkantoran seperti Stasiun Gondangdia juga mengalami penyusutan jumlah pengguna hingga 21 persen pada pelaksanaan WFH Jumat.
Kondisi Arus Lalu Lintas Jakarta
Meski penggunaan transportasi publik menurun, pantauan di sejumlah jalan protokol Jakarta pada Jumat sore tetap menunjukkan volume kendaraan yang masif.
Arus kendaraan di Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota terpantau padat merayap dengan kecepatan rata-rata 20-30 kilometer per jam menjelang akhir pekan.
Kepadatan serupa terlihat di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rasuna Said pada malam hari, di mana aktivitas warga di pusat kota tetap tinggi meski aktivitas perkantoran berkurang.
Gonggomtua Sitanggang dari ITDP Indonesia menilai bahwa kebijakan WFH ASN setiap Jumat merupakan strategi untuk menekan pergerakan kendaraan namun belum menjadi solusi tunggal.
"Dalam jangka panjang, kebijakan ini belum dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta," kata Gonggomtua.
Ia menyoroti jumlah ASN yang hanya mencakup sekitar 17 persen dari total 9 juta pekerja di wilayah Jabodetabek, sehingga dampaknya terhadap kemacetan belum signifikan secara keseluruhan.
"Jakarta perlu upgrade kebijakan pengaturan kendaraan dengan memperkenalkan ERP pada koridor yang sudah terlayani angkutan umum atau dengan memperluas kebijakan Kawasan Rendah Emisi," ujarnya.
