Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkomitmen mengawal akses prioritas program pembangunan tiga juta rumah bagi kelompok marginal yang mencakup buruh, petani, hingga nelayan pada Selasa (5/5/2026). Langkah ini merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat kelas pekerja yang kesulitan memiliki hunian akibat tingginya harga properti saat ini.
Sebagaimana dilansir dari Suara, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut berencana melakukan koordinasi intensif dengan pihak eksekutif demi memastikan ketepatan sasaran program. Upaya ini dilakukan agar persentase tertentu dari total pembangunan rumah tersebut benar-benar dialokasikan bagi kelompok yang membutuhkan.
"Kita akan cari waktu, bersama Menteri Perumahan yang punya program 3 juta rumah, agar beberapa persen dari totalnya diaplikasikan kepada buruh, sehingga bisa mendapat rumah yang layak," kata Dasco, Wakil Ketua DPR RI.
Rencana pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjadi jawaban atas tuntutan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam audiensi Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026). Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Sartika, menilai integrasi program perumahan dengan reforma agraria sangat krusial untuk mengatasi kemiskinan struktural.
"Seharusnya, program 3 juta rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), baik buruh, petani atau nelayan, dimasukkan sebagai bagian kerangka reforma agraria di perdesaan maupun kota," kata Dewi, Sekretaris Jenderal KPA.
Dewi menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar atas tempat tinggal bagi petani dan nelayan di wilayah pesisir merupakan bagian dari kedaulatan ruang hidup. KPA juga memberikan peringatan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada pendekatan finansial atau skema kredit jangka panjang dalam penyediaan hunian tersebut.
"Ini bukan soal sistem cicilan harus berbunga rendah atau bukan. Kalau seperti itu, bukan reforma agraria. Semua harus diawali dengan prinsip pemenuhan hak dasar perumahan yang layak serta akses mudah kepada sumber penghidupan," kata Dewi, Sekretaris Jenderal KPA.
