Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan penghapusan pajak kendaraan bermotor yang akan digantikan dengan skema tarif jalan berbayar pada Selasa (12/5/2026). Rencana ini bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil bagi pengguna infrastruktur provinsi berdasarkan tingkat pemanfaatan jalan secara langsung.
Pengalihan beban pungutan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan infrastruktur transportasi yang berkualitas tinggi. Dilansir dari Detik Oto, fasilitas jalan nantinya mencakup drainase memadai, pemasangan CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan yang dilengkapi tim medis dan armada darurat.
"Selanjutnya apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Melalui sistem ini, Gubernur menekankan bahwa pembiayaan hanya akan dikenakan kepada masyarakat saat mereka benar-benar melintasi jalur tersebut. Prinsip pemanfaatan infrastruktur menjadi tolok ukur utama dalam pemungutan biaya pengganti pajak tahunan tersebut.
"Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan tidak usah bayar," sambung Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Ketimpangan dalam sistem pajak saat ini dinilai membebani pemilik kendaraan yang jarang menggunakan akses jalan milik provinsi. Dedi menganggap mekanisme tarif jalan berbayar serupa dengan sistem jalan tol yang lebih proporsional bagi para pengendara.
"Juga ada pemikiran, kalau pengin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi, bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan," ungkap Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Meskipun gagasan ini telah disampaikan ke publik, Dedi memberikan penegasan bahwa wacana ini masih memerlukan studi mendalam. Tahapan finalisasi belum dilakukan karena pemerintah masih memprioritaskan penyetaraan kualitas jalan provinsi agar sebanding dengan standar jalan bebas hambatan.
"Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan," pungkas Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
