Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan langkah diplomasi menyusul penangkapan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh tentara Israel dalam misi pelayaran kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 pada Kamis (21/5/2026).
Langkah ini diperlukan guna memastikan keselamatan para aktivis dan jurnalis Indonesia tersebut. Desakan ini muncul setelah adanya laporan mengenai penahanan para delegasi kemanusiaan tersebut di perairan internasional.
Sembilan WNI yang ditangkap terdiri dari empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia yang dilansir dari Nasional, mereka sempat mengirimkan pesan darurat berupa video pernyataan penangkapan pada Rabu (20/5/2026).
Kronologi penangkapan menunjukkan bahwa para WNI ditahan pada waktu yang berbeda oleh militer Israel. Lima WNI yaitu Andi, Rahendro, Andre, Thoudy, dan Abeng ditangkap terlebih dahulu pada Senin (18/5/2026).
Dua WNI lainnya, Herman dan Ronggo, sempat meloloskan diri dari intersepsi berkat manuver kapten kapal, namun mereka akhirnya ditangkap pada Selasa (19/5/2026) waktu setempat. Empat jam setelah itu, Asad dan Hendro turut mengunggah pesan darurat yang menyatakan bahwa mereka juga telah ditangkap.
Herman Khaeron menegaskan bahwa keselamatan para warga negara harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam merespons insiden penangkapan ini.
"Ya kan negara ini memiliki konvensi, memiliki aturan internasional yang saya kira harus saling menghormati, dan seperti yang disampaikan berbagai pihak, kami meminta untuk dibebaskan," kata Herman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.
Penegasan mengenai pentingnya koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri juga disampaikan agar jalur diplomasi formal dapat segera berjalan efektif di lapangan.
"Saya kira memang kita harus segera melakukan diplomasi, meminta Kementerian Luar Negeri, yang penting pertama memastikan bahwa aktivis kita ini selamat, itu yang penting. Yang kedua, ya dibebaskan," tegas Herman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.
Selain upaya dari pemerintah Indonesia, organisasi internasional juga diharapkan dapat mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan penahanan misi kemanusiaan ini.
"PBB kan punya reasoning sendiri. Saya kira, PBB juga mungkin bisa merespons terhadap situasi ini. Saya dengar PBB juga sudah mulai membicarakan persoalan ini," kata Herman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.
