Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, melayangkan kritik terhadap intensitas perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebiasaan kunker tersebut dinilai terlalu sering sehingga berpotensi memberikan beban besar pada keuangan negara.
Kritik terbuka ini disampaikan oleh Dino Patti Djalal pada akhir Mei 2026 melalui unggahan video di media sosial, seperti dilansir dari Suara. Diplomat senior tersebut menjabarkan data bahwa Presiden Prabowo Subianto menghabiskan satu dari setiap enam hari masa jabatannya di luar negeri.
Menurut Dino Patti Djalal, pola mobilitas internasional kepala negara ini tergolong tidak lazim. Guna meningkatkan efisiensi, ia menyarankan agar presiden mulai mengurangi agenda perjalanan yang bersifat teknis dan mengalihkannya kepada Menteri Luar Negeri.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini juga mendorong pemanfaatan diplomasi virtual. Langkah lain yang diusulkan meliputi agenda penerimaan tamu negara di dalam negeri serta peningkatan transparansi perencanaan kunjungan.
Pernyataan kritis dari pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini didasari oleh rekam jejak akademis dan karir diplomatik yang panjang. Pria kelahiran Belgrade, Yugoslavia pada 10 September 1965 ini mengenyam pendidikan dasar di SD Muhammadiyah dan dilanjutkan ke SMP Al-Azhar.
Dino Patti Djalal menamatkan pendidikan menengah di McLean High School, Virginia, Amerika Serikat. Ia kemudian meraih gelar Bachelor of Arts bidang Ilmu Politik dari Carleton University di Ottawa, Kanada, serta Master of Arts dari Simon Fraser University di Vancouver, Kanada.
Pendidikan tertingginya diselesaikan di London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris, dengan raihan gelar Doktor (PhD) bidang Hubungan Internasional. Fondasi akademis ini membawanya masuk ke Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 1987.
Dalam perjalanan karirnya, Dino Patti Djalal pernah bertugas di Timor Leste dan Washington D.C. Ia sempat mengemban tugas sebagai juru bicara pemerintah saat referendum Timor Timur 1999, Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Duta Besar RI untuk AS, hingga Wakil Menteri Luar Negeri pada 2014.
Respons Istana Terhadap Kritik Kunjungan Kerja
Pernyataan yang disampaikan oleh alumnus LSE ini langsung memicu tanggapan dari pihak Istana Negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama perwakilan dari Partai Gerindra memberikan klarifikasi mengenai urgensi perjalanan tersebut.
Pihak Istana menegaskan bahwa setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto membawa hasil yang nyata bagi kepentingan nasional. Selain itu, komposisi delegasi diklaim jauh lebih ramping.
Rombongan kepresidenan saat ini disebut hanya berkisar antara 50 sampai 60 orang, berbeda dengan era sebelumnya yang bisa mencapai lebih dari 120 orang. Istana juga menyatakan bahwa sebagian dari biaya operasional kunjungan tersebut ditanggung menggunakan dana pribadi presiden.
