Dinas Pendidikan Jawa Timur menyiapkan 1.495.200 Personal Identification Number untuk melayani proses pendaftaran pendaftar baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru 2026 di seluruh wilayah provinsi tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah terbatasnya daya tampung SMA dan SMK negeri yang hanya mencapai 39,3 persen dari total lulusan SMP.
Hingga hari kelima pelaksanaan pendaftaran, sebanyak 117.323 pengajuan PIN telah masuk untuk divalidasi, dan 90.963 siswa tercatat sudah berhasil mendapatkan PIN mereka. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mengingatkan ketentuan ketat mengenai penggunaan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Domisili.
"Alhamdulillah, pengambilan PIN lancar hingga hari ini, tidak ada laporan antrean dari sekolah se-Jawa Timur. Saya memprediksi mulai besok akan ramai yang mengajukan," kata Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur kepada jatim.antaranews.com pada Senin (1/6/2026).
Pihak dinas memperkirakan adanya lonjakan pengajuan seiring dengan terbitnya Surat Keterangan Lulus dari pihak sekolah asal. Aries turut mewanti-wanti para operator sekolah untuk memverifikasi kebenaran pemilihan kategori dokumen pendaftaran agar siswa tidak salah masuk jalur.
"Kalau mengklik SKD mutasi, maka siswa hanya bisa daftar di jalur mutasi saja, tidak bisa mengikuti jalur SPMB lainnya. Karena itu operator sekolah diminta memastikan kembali kebenarannya kepada siswa," ujar Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur.
Pelayanan verifikasi berkas tahun ini dipantau langsung oleh legislatif dan dinas terkait guna mencegah penumpukan. Penambahan jumlah personel operator di tiap sekolah dinilai efektif dalam mempercepat proses pengecekan dokumen fisik.
"Semuanya on the track. Tidak ada antrean panjang. Yang masih manual itu hanya validasi dan verifikasi berkas oleh operator sekolah," kata Sri Untari Bisowarno, Ketua Komisi E DPRD Jatim.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur teknologi, tim teknis dari ITS Surabaya memastikan kapasitas server siap menghadapi lonjakan trafik. Berkas pendaftaran berupa PDF akan diperiksa oleh verifikator yang dibagi per sekolah dengan rata-rata 300 berkas.
"Insyaallah aman. Saat pendaftaran berlangsung, terutama tahap dua yang memerlukan unggah dokumen, biasanya kami scale up ke posisi yang nyaman bagi masyarakat," kata Dwi Sunaryono, Kepala Laboratorium Algoritma dan Pemrograman ITS Surabaya dalam siaran Radio Suara Surabaya pada Selasa (2/6/2026).
Sistem ini dirancang real-time sehingga perankingan berjalan otomatis begitu data tervalidasi masuk. Pada jalur domisili, sistem menampilkan tiga jenis perangkingan secara bersamaan yang kerap memicu kebingungan warga mengenai standar kelulusan.
"Maka harus dilihat dulu, itu masuk reguler atau sebaran. Karena ada perbedaan. Tidak seluruhnya diadu berdasarkan nilai tertinggi," kata Dwi Sunaryono, Kepala Laboratorium Algoritma dan Pemrograman ITS Surabaya.
Dwi menambahkan bahwa seleksi jalur reguler menitikberatkan pada nilai akhir gabungan rapor dan TKA, sedangkan jarak rumah baru dihitung jika nilai peserta sama. Ia juga memaparkan bahwa seleksi jalur sebaran memberikan kesempatan kedua bagi peserta di tingkat kelurahan.
"Kadang nilai peserta di jalur sebaran bisa lebih kecil dibanding yang reguler, karena saingannya hanya di kelurahan itu saja," kata Dwi Sunaryono, Kepala Laboratorium Algoritma dan Pemrograman ITS Surabaya.
Keterbatasan kuota negeri memicu pemerintah daerah untuk menggandeng sektor swasta dalam menyediakan bangku sekolah. Gubernur Jawa Timur memantau ketertiban verifikasi di SMAN 1 dan SMAN 2 Surabaya guna memastikan kenyamanan pelayanan penjadwalan.
"Karena memang semua sudah diatur waktunya dan mereka bisa memastikan bahwa tanggal berapa dan jam berapa mereka bisa mendaftarkan verifikasi dari seluruh data primer," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur kepada surabaya.kompas.com.
Mengingat daya tampung negeri yang minim, Khofifah mengapresiasi kontribusi sekolah swasta yang menambah alokasi beasiswa menjadi 79.086 kuota pada tahun ini. Penjadwalan sistematis terbukti memotong rantai antrean panjang yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Kapasitas SMA/SMK negeri kira-kira 39,3 persen. Jadi selalu ada ruang di mana kemudian mereka harus menentukan sekolah swasta," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Pertumbuhan partisipasi sekolah swasta dalam program ini disebut naik dari 1.757 lembaga menjadi 2.106 lembaga. Khofifah menilai program keringanan biaya ini sebagai langkah gotong royong yang krusial bagi perekonomian masyarakat.
"Tahun 2025 awal kepesertaan, swasta memberikan beasiswa sebanyak 1.757 sekolah. Tahun ini cukup signifikan ada 2.106 sekolah. Jadi ada penambahan jumlah sekolah SMK maupun SMA swasta yang memberikan beasiswa," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Peningkatan tersebut menambah jaring pengaman bagi puluhan ribu lulusan SMP yang gagal menembus seleksi sekolah negeri. Berdasarkan laporan memorandum.disway.id, skema ini memberikan alternatif riil agar target wajib belajar tetap terpenuhi.
"Jumlahnya sangat signifikan untuk meringankan beban masyarakat," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Melalui pengaturan waktu verifikasi dari 29 Mei hingga 9 Juni 2026, kepadatan di aula sekolah berhasil ditekan. Khofifah menyatakan penataan ini memberikan kepastian dan kenyamanan yang lebih baik bagi wali murid.
"Proses verifikasi dimulai sejak 29 Mei hingga 9 Juni. Dengan sistem yang sudah diatur berdasarkan tanggal dan jam, suasana menjadi lebih longgar dan tertata. Calon murid maupun orang tua bisa memastikan kapan mereka harus datang untuk melakukan verifikasi data primer," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Daya tampung yang tidak seimbang dengan jumlah lulusan memosisikan sekolah swasta sebagai pilar penopang akses pendidikan. Pemprov Jatim mendorong transparansi penuh dalam setiap tahapan seleksi daring ini.
"Sebanyak apa pun harapan masyarakat untuk masuk sekolah yang diinginkan, kita juga harus memahami bahwa kapasitas SMA dan SMK negeri hanya sekitar 39,3 persen. Karena itu, sekolah swasta memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan akses pendidikan bagi siswa di Jawa Timur," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Dukungan swasta dalam mengurai kendala kuota dinilai menjadi bentuk nyata kerja sama dunia pendidikan. Sebanyak 79.086 siswa berpotensi melanjutkan sekolah tanpa terkendala biaya berat.
"Ini bentuk kebersamaan yang luar biasa. Sekolah-sekolah swasta ikut nyengkuyung beban masyarakat dengan memberikan beasiswa kepada puluhan ribu siswa. Tahun ini ada 79.086 siswa yang berpeluang memperoleh beasiswa dari SMA maupun SMK swasta di Jawa Timur," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Berdasarkan petunjuk teknis di situs resmi spmbjatim.net yang dilansir kumparan.com, proses pengambilan PIN mewajibkan verifikasi dokumen fisik secara langsung ke SMA/SMK terdekat dari domisili. Dokumen yang wajib dibawa meliputi kartu keluarga asli, ijazah atau SKL, SHTKA, hingga surat pernyataan bermeterai dari orang tua terkait keabsahan data berkas.
