Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengoperasikan ribuan unit kendaraan roda dua dan mensertifikasi puluhan juru masak untuk menjamin kelancaran serta kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pedesaan pada Senin (11/5/2026).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa penggunaan sepeda motor menjadi prioritas utama guna menjangkau lokasi yang memiliki medan sulit di berbagai pelosok daerah. Berdasarkan data nasional, saat ini terdapat 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 62 juta penerima manfaat.
"Motor, karena kita akan utamakan untuk daerah sulit medannya," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dadan merinci bahwa fokus pendistribusian saat ini diarahkan ke wilayah yang tidak terjangkau kendaraan roda empat, termasuk kawasan pedesaan di Bogor Selatan. Meskipun jumlah armada motor mencapai 21.800 unit, jumlah tersebut masih di bawah total jumlah SPPG yang telah terbangun secara nasional.
"Karena motornya 21.800-an, sementara SPPG yang sudah kita bangun itu 28 ribuan lebih. Jadi, kita fokuskan di daerah-daerah," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah juga menerapkan sistem estafet di mana mobil pengangkut hanya sampai di titik tertentu, kemudian makanan diteruskan menggunakan alat angkut lain menuju sekolah tujuan. Di Desa Citaringgul, distribusi terpaksa menggunakan gerobak besi karena akses jalan yang sempit menuju SDN Citaringgul 02.
"Sementara mobilnya itu sampai depan. Dari depan sampai sini menggunakan gerobak, saya kira bisa dilakukan karena tidak terlalu jauh," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dadan menegaskan bahwa penggunaan gerobak tersebut tidak mengganggu kualitas makanan karena jarak yang ditempuh relatif pendek dari lokasi SPPG. Ia juga menyatakan bahwa pihak sekolah telah memahami kondisi logistik tersebut demi keamanan siswa.
"Sejauh ini karena tidak terlalu jauh dari SPPG," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dadan pun menyampaikan apresiasinya atas peresmian fasilitas SPPG terbaru yang memperluas jangkauan layanan gizi di wilayah Kecamatan Babakan Madang. Fasilitas ini merupakan bagian dari infrastruktur pendukung program strategis nasional tersebut.
"Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan SPPG di Citaringgul dan SPPG ke-14 yang ada di Kecamatan Babakan Madang," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Kendala infrastruktur jalan di depan SDN Citaringgul 02 mengharuskan petugas memindahkan ratusan paket makanan dari mobil ke gerobak besi baru untuk memastikan makanan sampai dengan aman ke tangan siswa.
"Kita pakai mobil tadi, cuma mobilnya di depan jalan raya karena jalannya kecil ya sampai sini pakai gerobak besi," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
BGN mengklaim bahwa alat angkut tersebut dalam kondisi bersih dan laik pakai untuk keperluan logistik pangan. Langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan meminta siswa mengambil paket makanan secara mandiri ke jalan raya.
"Daripada anak-anak yang ambil makanan ke mobil depan sana nanti malah jadi masalah, jadi ya kita bisa lakukan pakai gerobak karena ga terlalu jauh juga jaraknya," tutur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui metode distribusi ini, BGN memastikan tidak ada hambatan berarti dalam proses pengiriman paket MBG setiap harinya. Keamanan pangan tetap menjadi prioritas meskipun sarana distribusi menyesuaikan kondisi lapangan.
"Iya optimal karena tidak terlalu jauh jaraknya antara SPPG ke SDN Citaringgul 02 ini dan mobil di depan jalan raya ke sekolah ini, jadi makanannya aman," pungkas Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara itu di Jawa Tengah, Bupati Rembang Harno mewajibkan para juru masak di SPPG untuk menjaga standar keamanan pangan secara ketat pada Sabtu (9/5/2026). Program sertifikasi chef ini melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP Jasa Boga Nusantara.
"Saya titip pesan kepada chef, tugas intinya adalah memastikan makanan aman dikonsumsi, kandungan gizinya terpenuhi, dan kualitasnya tetap terjaga," ujarnya Harno, Bupati Rembang.
Wakil Bupati Rembang sekaligus Ketua Satgas MBG, M Hanies Cholil Barro’, mengungkapkan bahwa sertifikasi ini merupakan mandat teknis dari Badan Gizi Nasional. Sebanyak 36 juru masak dari total 69 SPPG di wilayah tersebut mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan legalitas keahlian.
"Dari 69 SPPG yang beroperasi saat ini, sekitar 30-an chef mengikuti sertifikasi. Nanti akan kami data Kembali, agar seluruh SPPG memiliki tenaga pengolah makanan yang kompeten dan tersertifikasi," jelas M Hanies Cholil Barro’, Wakil Bupati Rembang.
Seorang peserta dari SPPG Karangharjo menyambut baik langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengolah makanan. Program sertifikasi ini diharapkan meningkatkan rasa percaya diri para tenaga profesional di lapangan.
"Alhamdulillah, senang bisa ikut sertifikasi ini. Semoga bisa menambah kemampuan dan kepercayaan diri dalam bekerja," ungkap Yulianti, Chef SPPG Karangharjo.
