Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyambut kemarau 2026. Langkah strategis ini diawali dengan pengaktifan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla pada Jumat, 8 Mei 2026.
Pembentukan desk tersebut bertujuan mengintegrasikan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sebagaimana dilansir dari Nasional. Fokus utama unit ini mencakup pemantauan intensif serta evaluasi berkala terhadap kebijakan pengendalian kebakaran di berbagai wilayah rawan.
"Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal," kata Djamari, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Djamari menyoroti Sumatera Selatan sebagai salah satu area prioritas karena keberadaan lahan gambut yang luas dan riwayat kebakaran berulang. Ancaman di wilayah tersebut diprediksi meningkat lantaran musim kemarau diperkirakan tiba lebih awal tahun ini.
Data dari BMKG menunjukkan bahwa musim kering di Sumatera Selatan sudah mulai terjadi pada Mei 2026 dengan tingkat kekeringan yang cukup tinggi. Kondisi ini diproyeksikan akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.
Kepala daerah diinstruksikan untuk segera memetakan wilayah rawan, menyiagakan personel, dan mengaktifkan posko patroli terpadu guna memastikan respon cepat terhadap kemunculan titik api.
"Jangan menunggu api membesar. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini," tegas Djamari, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Partisipasi publik juga menjadi elemen krusial dalam meminimalisir dampak bencana. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan aktivitas pembakaran lahan atau penemuan titik api kepada pihak berwenang agar penanganan tidak terlambat.
