Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri, mengonfirmasi penghapusan kuota khusus berbayar dalam proses seleksi anggota Polri di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari pembenahan aspek manajerial dan reformasi internal kepolisian.
Penghapusan jalur masuk non-prosedural tersebut merupakan upaya untuk memastikan proses rekrutmen berjalan lebih adil bagi masyarakat luas, dilansir dari Nasional. Penegasan ini muncul sebagai respons atas adanya praktik pembayaran tertentu untuk menjadi anggota kepolisian pada masa lalu.
"Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," ujar Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn).
Ahmad Dofiri menambahkan bahwa sistem seleksi ke depan akan lebih diperketat melalui keterlibatan pihak luar guna menjaga integritas proses tersebut.
"Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," imbuh Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn).
Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga telah memberikan catatan serupa mengenai transparansi di lingkungan Akademi Kepolisian (Akpol). Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menyampaikan hal ini setelah menghadiri sebuah acara di Senayan pada Selasa (21/4/2026).
"Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun," kata Mahfud MD, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Mahfud menyoroti ketimpangan dalam rekrutmen yang sebelumnya banyak didominasi oleh keluarga pejabat. Ia menegaskan bahwa janji Polri untuk membersihkan jalur titipan akan dipantau secara langsung melalui hasil seleksi tahun ini.
"Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini," ujar Mahfud MD, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.
