Pemerintah Inggris merilis ribuan dokumen resmi pada Senin (1/6/2026) yang mengungkap kritik tajam mantan Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat Peter Mandelson terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer dan Downing Street Nomor 10.
Kumpulan pesan WhatsApp dan surel setebal 1.504 halaman tersebut diterbitkan menyusul desakan parlemen terkait skandal pengangkatan Mandelson. Ia sebelumnya dicopot dari jabatannya setelah sembilan bulan menjabat akibat terungkapnya rincian baru mengenai hubungannya dengan pelaku kejahatan seksual mendiang Jeffrey Epstein.
Pelepasan dokumen ini menjadi respons terbesar yang pernah ada terhadap tuntutan parlemen, melibatkan penemuan dan analisis ribuan berkas dari setiap departemen pemerintah demi transparansi maksimal.
Dalam dokumen tersebut, Mandelson melayangkan kritik keras kepada sejumlah menteri kabinet mengenai kinerja pemerintahan dan kepemimpinan perdana menteri.
"lacks verve as does the Cabinet as a whole" ujar Peter Mandelson, Mantan Duta Besar Inggris untuk AS, dalam pesan kepada Menteri Kabinet Pat McFadden pada Mei 2025.
Pada bulan yang sama, McFadden juga sempat melontarkan kritik internal mengenai kebijakan kesejahteraan dan pengeluaran publik pemerintah melalui media sosial.
"Every meeting I have is 'who can we tax in order to pay benefits to others," kata Pat McFadden, Menteri Kabinet.
McFadden menilai bahwa arah pertanyaan yang diajukan dalam rapat-rapat pemerintahan tidak tepat.
"they're asking the wrong questions" tambah Pat McFadden, Menteri Kabinet.
Kritik Mandelson berlanjut pada bulan Juli saat ia berkomunikasi dengan Menteri Pensiun Torsten Bell mengenai kompetensi pembuatan kebijakan pemerintah.
"doesn’t do policy, generally speaking, well enough” cetus Peter Mandelson, Mantan Duta Besar Inggris untuk AS.
Mandelson kemudian menggambarkan kondisi Downing Street Nomor 10 kepada McFadden sebagai lingkungan yang tidak berdaya dan membutuhkan perombakan total.
"beleaguered and bereft" ungkap Peter Mandelson, Mantan Duta Besar Inggris untuk AS.
Ia juga menyatakan bahwa sebagian besar orang di lingkaran pemerintahan meragukan kejelasan visi dari perdana menteri.
"most of them don't think Keir knows what he wants" lanjut Peter Mandelson, Mantan Duta Besar Inggris untuk AS.
Menanggapi perilisan berkas tersebut, Kepala Sekretaris Perdana Menteri Darren Jones memberikan pembaruan mengenai status dokumen pemeriksaan keamanan Mandelson di hadapan Majelis Rendah.
"when we are in a position to do so" kata Darren Jones, Kepala Sekretaris Perdana Menteri.
Langkah penahanan dokumen pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan Kepolisian Metropolitan London yang sedang menyelidiki Mandelson atas dugaan pelanggaran jabatan publik. Jones mengumumkan bahwa debat umum akan digelar pada Rabu mendatang untuk memfasilitasi pertanyaan lebih lanjut.
Dampak politik dari kasus ini dinilai masih terus membayangi pemerintahan saat ini, sebagaimana digambarkan oleh editor politik BBC Chris Mason.
"the bad news boomerang of Lord Mandelson’s appointment continues to whizz around and whack this government at regular intervals" tulis Chris Mason, Editor Politik BBC.
Sebelumnya pada Desember 2024, Starmer mengumumkan penunjukan Mandelson dengan pujian atas pengalaman yang dimilikinya.
"unrivalled experience to the role" ucap Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris.
Meskipun lembaga khusus di Kantor Kabinet merekomendasikan penolakan izin pemeriksaan tingkat lanjut, pejabat Kementerian Luar Negeri tetap meloloskan Mandelson hingga akhirnya ia dipecat pada September 2025.
Pihak Downing Street mengonfirmasi bahwa peninjauan terhadap saluran komunikasi korporat kini sedang berjalan terkait adanya pesan yang hilang dalam obrolan WhatsApp, sementara Perdana Menteri Keir Starmer dilaporkan tidak memiliki agenda publik hari ini.