Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi melontarkan kecaman keras atas tindakan perusakan warung Madura oleh oknum anggota TNI di Jalan Raya Kodam, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi brutal tersebut dipicu oleh kesalahpahaman teknis terkait sistem pembayaran digital QRIS pada Minggu (3/5/2026).
Ahmad Nawardi memberikan penekanan khusus pada penyelesaian perselisihan melalui jalur dialog. Penegasan ini muncul sebagai respons atas insiden yang menimpa pelaku usaha kecil di wilayah Kelurahan Sumur Batu, sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Kita harus mengedepankan komunikasi dan edukasi. Jangan sampai persoalan teknis seperti QRIS justru memicu konflik," kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).
Senator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut menilai bahwa ketegangan kecil tidak sepatutnya berujung pada aksi kekerasan. Baginya, cara penanganan masalah yang dilakukan oknum tersebut sangat jauh dari nilai etika sebagai petugas keamanan.
"Masalahnya sederhana, tetapi cara penyelesaiannya sangat tidak mencerminkan etika petugas. Ini yang harus menjadi perhatian serius," ujarnya.
Nawardi juga menyoroti aspek kesejahteraan dan perlindungan ekonomi rakyat. Ia berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga stabilitas usaha mikro seperti warung sembako dari segala bentuk tekanan luar.
"Ketika mereka menjadi korban intimidasi dan kekerasan, negara wajib hadir memberikan perlindungan," tegasnya.
Selain perlindungan fisik, Ahmad berharap pemerintah dan instansi terkait menjamin kenyamanan operasional bagi pedagang kecil. Ia memandang rasa aman sebagai pondasi utama dalam pembangunan ekonomi sektor informal.
"Negara harus memastikan masyarakat kecil merasa aman dalam menjalankan usahanya. Itu prinsip dasar yang tidak boleh ditawar," ucapnya.
Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, perselisihan yang melibatkan oknum TNI berinisial Sertu AW dan penjaga toko bernama Dedi kini telah menemui titik terang. Ketua RT 09 Sumur Batu, Bambang, mengonfirmasi adanya upaya mediasi untuk meredam situasi.
"Untuk pertemuan, antara pihak, TNI, Pak Haji dan Dedi sudah dimediasi Polres Jakarta Pusat, and sudah selesai," ujar Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/5/2026).
Proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian tersebut berlangsung pada Senin (4/5/2026). Pertemuan tersebut melibatkan pemilik warung dan pihak instansi terkait untuk memastikan tidak ada lagi perpanjangan konflik di masa mendatang.
